Sinergi pengelolaan ruang dan sektor hulu migas terus diperkuat untuk menyokong keberlanjutan ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Langkah strategis ini dijalankan oleh PT Pertamina Hulu Energi bersama PT Pertamina EP Zona 7 dan PT Pertamina EP Zona 11.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui agenda bertajuk "Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Asta Cita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan" di Surabaya pada 18-19 Mei 2026, seperti dikutip dari Media Indonesia. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku sektor energi dan pertanian.
Pertemuan lintas sektor tersebut dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM Nanang Abdul Manaf, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa Anggono Mahendrawan. Hadir pula Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dan Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y. Nasroen.
Sejumlah pimpinan daerah dari wilayah Jawa bagian barat dan timur turut berpartisipasi aktif. Di antaranya adalah Bupati Majalengka Eman Suherman serta Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman.
Nanang Abdul Manaf menyampaikan bahwa upaya mewujudkan swasembada energi membutuhkan langkah yang terintegrasi. Hal ini memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi di lapangan berjalan optimal.
Apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap kegiatan hulu migas disampaikan oleh Rachmat Hidajat. Kegiatan tersebut dinilai krusial dalam menyokong target Asta Cita pemerintah.
"Terima kasih atas dukungan dan berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kami berharap kegiatan ini mampu menghasilkan sinergi kolaborasi, serta kesamaan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya dukungan pada kegiatan hulu migas demi mendukung pencapaian Asta Cita ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional," ujar Rachmat.
Hermansyah Y. Nasroen menilai penyelarasan tata ruang sangat penting. Hal ini bertujuan agar pembangunan sektor energi strategis tetap berjalan selaras dengan kepentingan pertanian, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.
ÔÇ£Semoga kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi demi terwujudnya pembangunan nasional yang harmonis dan berkelanjutan,ÔÇØ kata Hermansyah.
Pada sesi penutup, para peserta merumuskan penguatan kebijakan terkait pengendalian dan penertiban tanah serta ruang. Rumusan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap operasional sektor hulu migas.
Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mendukung penyelesaian berbagai isu operasional hulu migas. Komitmen tersebut mencakup aspek kebijakan hingga implementasi teknis di lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
