Kalangan pelaku usaha bersikap waspada terhadap rencana pemerintah membentuk badan khusus ekspor untuk komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batubara pada Selasa (19/5/2026), karena dinilai berpotensi mendistorsi mekanisme pasar yang ada.
Rencana penyentralan aktivitas ekspor lewat badan baru ini memicu kekhawatiran terkait penurunan volume perdagangan, penyusutan margin keuntungan, serta berkurangnya fleksibilitas pelaku pasar. Dilansir dari Industri, langkah pengetatan ini kabarnya bertujuan menekan praktik under invoicing, mengontrol devisa, dan menaikkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar global.
Asosiasi produsen kelapa sawit menilai skema baru tersebut belum memiliki kepastian regulasi yang jelas dan masih berupa isu di pasar.
ÔÇ£Memang ini masih rumor dan belum tentu terjadi, tapi kalau benar-benar terjadi ini akan mendistorsi pasar. Karena para eksportir selama ini sudah memiliki pasar masing-masing. Kita berharap jangan sampai justru ekspor kita turun,ÔÇØ ujar Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Di sisi lain, asosiasi eksportir nasional melihat kesamaan pola kebijakan ini dengan sistem perdagangan terpusat yang pernah diterapkan pada masa lalu.
ÔÇ£Ini seperti kembali ke era Orde Baru, ada pasar bersama. Mungkin tujuannya untuk mengontrol ekspor yang underpricing agar bisa meningkatkan penerimaan negara,ÔÇØ kata Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).
Pihak kementerian terkait hingga kini belum bersedia membeberkan cetak biru maupun detail operasional dari kelembagaan baru yang sedang digodok tersebut.
ÔÇ£Pasti ini yang (pertanyaan) intinya. Tunggu saja ya,ÔÇØ ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh lembaga pengelola investasi negara yang meminta semua pihak menanti pengumuman resmi dari otoritas pemerintahan.
ÔÇ£Sudah, tunggu besok saja ya,ÔÇØ kata Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
