Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pusat untuk memfasilitasi program beasiswa bagi warga ibu kota pada Selasa (5/5/2026). Langkah strategis ini diambil guna memangkas durasi pengurusan administrasi yang dinilai memakan waktu jika dikelola mandiri oleh pemerintah daerah.
Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, percepatan proses birokrasi menjadi alasan utama di balik kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tersebut. Meski menggunakan sistem manajemen pusat, seluruh pendanaan program beasiswa ini tetap sepenuhnya ditanggung oleh anggaran daerah Jakarta.
"Jadi dana yang ada tentunya dana yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi karena untuk mengurus LPDP itu ternyata takes time betul, butuh waktu yang lama, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat," ujar Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono Anung menegaskan bahwa kedaulatan dalam menentukan sasaran penerima bantuan pendidikan tetap berada di tangan pemerintah provinsi. Pemprov DKI Jakarta memiliki wewenang penuh dalam menyeleksi kandidat mahasiswa serta menetapkan daftar universitas dan program studi yang tersedia.
"Tetapi untuk menentukan siswa, universitas, jurusan, dan sebagainya, nanti Pemerintah DKI Jakarta yang akan menentukan," ujar Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Optimalisasi penyaluran beasiswa ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Gubernur optimistis skema ini akan mempermudah akses bagi mahasiswa asal Jakarta untuk mengenyam pendidikan di institusi mancanegara.
"Kalau ini bisa terealisasi, menurut saya ini sangat baik memberikan kesempatan bagi anak-anak atau mahasiswa Jakarta untuk bisa sekolah di luar negeri menggunakan LPDP Jakarta," ungkap Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Program ini menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas jangkauan akses pendidikan tinggi bertaraf internasional bagi generasi muda melalui integrasi sistem administrasi nasional.
