Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyalurkan 2.026 ijazah kepada para siswa yang sebelumnya tertahan melalui program pemutihan pada Senin (4/5/2026). Penyerahan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bertepatan dengan upacara Hari Pendidikan Nasional di Balai Kota Jakarta.
Dilansir dari Megapolitan, program ini bertujuan menghapus hambatan masa depan bagi anak-anak yang belum memiliki ijazah fisik. Pelaksanaan tahap pertama ini mencakup peserta didik dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Pada tahun 2026 tahap pertama akan dibagikan ijazah kepada 2.026 peserta didik, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga PKBM," ucap Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Proses pemutihan ini terlaksana atas kolaborasi dengan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta dengan dukungan dana yang cukup signifikan. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk melunasi tunggakan ijazah tersebut mencapai hampir Rp4 miliar.
"Total anggaran sebesar hampir Rp 3.953.712.300," katanya.
Rano menjelaskan bahwa ijazah yang tertahan biasanya disebabkan oleh kendala administratif berupa tunggakan biaya sekolah. Ketiadaan dokumen tersebut berdampak langsung pada kemampuan lulusan untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
"Sebab bagi orang, selembar ijazah bukan hanya kertas, ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak," katanya.
Kebijakan ini menjadi solusi nyata bagi para siswa yang langkahnya terhenti karena persoalan ekonomi di masa lalu. Pemprov DKI ingin memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan formal.
"Kita ingin mengatakan kepada mereka yang sempat tertunda langkahnya, hari ini pintu itu dibuka kembali. Beban masa lalu kita ringankan, mimpi yang sempat terhenti kita hidupkan kembali," ungkap Rano Karno.
Selain program pemutihan, Rano memaparkan rencana bersama Gubernur Pramono Anung untuk menggratiskan sekolah swasta mulai tahun ajaran 2026/2027. Program sekolah gratis tersebut akan menyasar 103 sekolah swasta di wilayah Jakarta guna menekan angka putus sekolah.
"Masalah biaya ini yang sering jadi kendala. Jadi pemerintah harus masuk di situ," kata dia.
Langkah strategis lainnya mencakup pembukaan peluang kerja di luar negeri bagi lulusan SMK yang sudah siap pakai. Upaya ini dilakukan agar para lulusan tidak hanya memegang ijazah secara administratif, tetapi juga mendapatkan kepastian penyerapan tenaga kerja.
