Akses pembiayaan produktif bagi sektor ekonomi kreatif kini semakin diperluas pemerintah melalui penyelenggaraan agenda Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali 2026 di Universitas Udayana, Badung, dilansir dari Keuangan pada Sabtu (23/5).
Langkah strategis ini merupakan bentuk kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, akademisi, serta industri perbankan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengambil peran sentral dalam kegiatan penyaluran permodalan massal tersebut selaku lembaga perbankan penyalur KUR terbesar di tanah air.
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa penguatan fungsi perseroan ditujukan demi menyokong program permodalan usahawan mikro milik pemerintah.
"BRI terus berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM agar mampu tumbuh lebih kuat dan naik kelas. Melalui dukungan pada program Akad Massal KUR ini, kami berharap pelaku usaha, khususnya sektor ekonomi kreatif, dapat meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar," ujar Akhmad Purwakajaya, Direktur Micro BRI.
Lembaga perbankan pelat merah ini menempatkan instrumen kredit tersebut sebagai pendorong vital bagi pergerakan roda ekonomi di daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.
"KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI untuk mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif. BRI senantiasa memperluas akses permodalan yang tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah," tutur Akhmad Purwakajaya, Direktur Micro BRI.
Penguatan sektor usaha lokal tersebut dinilai sangat krusial mengingat posisinya sebagai fondasi utama pertahanan ekonomi nasional di tengah situasi global.
"Melalui BRI dan bank-bank lainnya, pemerintah terus berusaha memberikan akses permodalan dan keuangan kepada para UMKM kita," ujar Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Ekosistem pengembangan pelaku usaha lokal di Provinsi Bali dipandang telah berjalan optimal sehingga dapat dijadikan percontohan bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sinergi riset bersama institusi pendidikan tinggi juga diperlukan agar produk lokal memiliki daya saing global.
"UMKM tidak sekadar difasilitasi, tetapi juga harus tumbuh dengan kemampuan riset. Kampus diharapkan membuka akses riset yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk menelusuri langkah sukses," tambah Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Guna mempermudah pelayanan, sebuah ekosistem digital bernama Sapa UMKM kini sedang dipersiapkan oleh kementerian terkait sebagai pusat pelayanan satu pintu terpadu.
"Dalam sistem ini, seluruh UMKM di Indonesia nantinya bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan hingga pendampingan usaha dalam satu platform," kata Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.
Aplikasi pelayanan digital terintegrasi ini telah melewati proses pengujian fase ketiga dan bersiap diluncurkan karena mayoritas modul utamanya sudah selesai dikembangkan.
Pada kesempatan sama, perluasan skema penyaluran kredit ini dilaporkan telah menjangkau belasan subsektor ekonomi kreatif dari puluhan total subsektor yang ada secara nasional. Pemerintah kini fokus mematangkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) para pelaku industri kreatif.
