Pemerintah mengambil langkah tegas untuk membenahi tata kelola ekspor Sumber Daya Alam (SDA) seperti batu bara dan sawit melalui penerbitan aturan baru. Seperti dilansir dari Detik Finance, Danantara mendapat penugasan untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengawasi aktivitas ekspor komoditas tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa pembentukan badan pengawas ini berpotensi memberikan keuntungan besar bagi pendapatan negara. Langkah struktural ini sengaja diambil guna menyumbat kebocoran akibat praktik under invoicing dan transfer pricing yang kerap merugikan keuangan Indonesia.
Purbaya Yudhi Sadewa menguraikan bahwa modus operandi yang selama ini terjadi melibatkan penjualan komoditas ke anak usaha perusahaan lokal yang berada di luar negeri, salah satunya di Singapura, dengan harga miring. Selanjutnya, komoditas yang sama didistribusikan ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat dengan lonjakan harga yang sangat tinggi.
"Saya suruh pilih 10 perusahaan eksportir, perusahaan CPO. Terus saya suruh cari pengapalan CPO-nya random, ship by ship, masing-masing perusahaan minimal 3, dipilih random juga pengapalannya. Jadi jelas sekali yang kita lihat, perusahaan Indonesia ngirim ke anak perusahaan di Singapura, walaupun namanya perusahaan asing, kita bisa trace siapa yang punya, dia juga," jelas Purbaya di DPR RI, Rabu (20/5/2026).
"Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu. Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura," sambung Purbaya.
Kementerian Keuangan mendeteksi penyelewengan ini setelah mengerahkan "tim 10" pada National Single Window (NSW) untuk melacak rekam jejak ekspor menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Sistem ini berhasil menemukan ketimpangan nilai yang masif antara nominal ekspor awal menuju Singapura dengan harga penjualan final di pasar Amerika Serikat.
"Dari situ ship to ship saya bisa lihat volume kapal ini ke Singapura berapa, harganya berapa. Terus saya juga bisa lihat kapal yang sama masuk ke Amerika lewat dari sini ke sana berapa harganya. Kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricenya beda. Dari tiga case setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura, itu dua kalinya," beber Purbaya.
Menurut Purbaya, kebocoran sistematis tersebut memangkas potensi penerimaan negara dalam jumlah besar, terutama pada sektor pajak penghasilan serta instrumen pendapatan ekspor lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran, indikasi manipulasi serupa kini mulai teridentifikasi pada aktivitas pengiriman batu bara menuju India.
Pembentukan badan khusus yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini diproyeksikan mampu mengeliminasi celah manipulasi tersebut secara sistemis. Melalui pembenahan ini, seluruh pencatatan keuntungan dari aktivitas ekspor komoditas wajib terdata penuh di dalam negeri.
"Dari situ saya sudah dirugikan setengah dari potensi pendapatan saya. Jadi kementerian keuangan, saya rugi. Padahal saya cari income setengah mati sementara yang depan mata seperti itu. Kalau saya random 10 perusahaan dan saya suruh pilih 3 kapal secara random, semuanya seperti itu. Ya berarti itu praktek yang lumrah," ungkap Purbaya.
Sanksi Tegas dan Dampak Positif Bagi Pasar Modal
Pemerintah melayangkan peringatan keras dan siap mengambil tindakan hukum bagi para pelaku usaha yang masih mencoba melakukan manipulasi. Kementerian Keuangan tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi berupa instrumen pajak tambahan bagi korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.
"Lembaga yang dibuat Presiden nanti itu menghilangkan secara struktural potensi tadi. Kecuali dia main, dia sama juga main, tapi saya pikir kalau pemerintahan nggak akan main-main ya, kalau main-main gue pajakin loh, awas. Jadi itu tujuan utamanya, jadi kalau Anda tanya, apa saya untung? Saya untung banyak," ucapnya.
Kebijakan baru ini diprediksi membawa angin segar bagi emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Purbaya menilai laba operasional perusahaan terbuka berpotensi melonjak signifikan karena keuntungan yang sebelumnya dialihkan ke luar negeri kini harus dilaporkan secara transparan di dalam negeri.
"Yang list di bursa justru akan positif karena yg tadi profitnya diambil sama pemegang saham utamanya mungkin main di luar negeri, sekarang akan terefleksi secara fair di mereka. Kalau nggak salah profitability-nya harus double paling nggak. Jadi ini berita positif untuk perusahaan yang di bursa. Jadi profitnya akan gelembung. Kalau saya billing it's time to buy, siap-siap serok aja," tutup Purbaya.
