Pemerintah Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 persen hingga 7,5 persen untuk tahun 2027 melalui penguatan kontribusi daerah dan pelaksanaan puluhan program prioritas nasional. Rencana strategis ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 di Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah untuk mencapai angka tersebut. Berdasarkan data yang dilansir dari Bisnis, pemerintah telah merancang 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang dikelompokkan ke dalam delapan klaster utama.
"Dalam catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9ÔÇö7,5% tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah," kata Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sektor-sektor yang menjadi fokus mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, hingga hilirisasi industri serta ketahanan bencana. Rachmat mendorong agar setiap wilayah menggali potensi karakteristik daerahnya guna mendukung roda ekonomi nasional secara signifikan.
Terkait mekanisme pendanaan, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa kebijakan fiskal tetap menjadi instrumen utama pembiayaan program kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan lembaga Danantara untuk memberikan penjaminan pada proyek-proyek strategis tertentu.
"...sehingga kolaborasi pemerintah, Danantara, dan sektor swasta ini bisa mendorong pertumbuhan di delapan klaster tadi," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.
Pihak Bank Indonesia turut mendukung melalui kebijakan ketersediaan likuiditas perbankan guna menekan biaya modal bagi pelaku usaha swasta. Dukungan anggaran untuk PKPN sendiri mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, memaparkan bahwa alokasi untuk program prioritas mencapai Rp625,28 triliun. Angka ini mencakup hampir setengah dari total pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2027 yang dipatok sebesar Rp1.370,3 triliun.
"Ini lebih besar untuk PKPN-nya dibandingkan 2026 yang di kisaran Rp530 triliun," ujar Putut Hari Satyaka, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
Kendati pemerintah optimistis, kalangan pengusaha mengingatkan pentingnya aspek realitas di tengah ketidakpastian global. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menyatakan bahwa menjaga stabilitas pertumbuhan di angka 5 persen pun saat ini sudah memerlukan upaya yang sangat besar.
"Dalam situasi seperti ini, menjaga pertumbuhan stabil di atas 5% saja sebenarnya sudah membutuhkan effort yang besar," kata Anggawira, Sekretaris Jenderal Hipmi.
Dari sudut pandang pengamat, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai target batas atas 7,5 persen cenderung terlalu optimistis. Ia memproyeksikan ekonomi Indonesia lebih mungkin tumbuh pada rentang 5,0ÔÇö5,5 persen dalam skenario moderat tanpa adanya reformasi struktural yang mendalam.
"Tetapi kalau berbicara target atas mendekati 7,5%, untuk saat ini nampaknya cukup ambisius, bahkan cenderung terlalu optimistis bila tidak disertai perubahan struktural besar-besaran dalam mesin pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Ronny P. Sasmita, analis senior ISEAI.
