Pemerintah tengah mematangkan kebijakan insentif kendaraan listrik sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal dan mengurangi ketergantungan nasional terhadap bahan bakar minyak (BBM). Seperti dilansir dari Money, kebijakan ini tidak hanya bertujuan memacu konsumsi masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas anggaran negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema subsidi ini sedang dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Perindustrian. Pengumuman resmi mengenai detail teknis kebijakan tersebut dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Saya tertarik dengan proposal subsidi kendaraan listrik. Selain mendorong konsumsi, kita juga bisa mengurangi konsumsi BBM. Jadi ke depan, kalau dipercepat, ini bisa memperkuat daya tahan anggaran ekonomi kita," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Target awal pemberian insentif ini dialokasikan untuk 100.000 unit kendaraan listrik. Pihak otoritas keuangan membuka peluang untuk menambah kuota alokasi jika tahap pertama tersebut terserap sepenuhnya oleh pasar.
"100.000 pertama, kalau habis kita kasih lagi. Nanti skemanya akan dijelaskan oleh Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian," kata Purbaya.
Kebijakan subsidi ini juga mencakup kendaraan roda dua dengan besaran insentif mencapai Rp 5 juta per unit. Sama seperti mobil listrik, kuota awal untuk motor listrik juga ditetapkan sebanyak 100.000 unit pertama.
"Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama akan kita kasih. Subsidinya Rp 5 juta. Kalau habis nanti kita tambah lagi," ucap Purbaya.
Implementasi percepatan adopsi kendaraan listrik diproyeksikan mampu meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka menengah. Hal ini berkaitan erat dengan tingginya biaya subsidi energi yang dialokasikan pemerintah selama ini.
Rencana pelaksanaan kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan pada awal semester II 2026. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memberikan stimulus tambahan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua tahun ini.
Selain fokus pada sektor transportasi hijau, pemerintah juga merancang strategi penguatan sektor riil dan manufaktur. Salah satu upayanya adalah penyediaan pembiayaan murah untuk mendukung peremajaan mesin pada industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki.
Purbaya menekankan pentingnya peran aktif sektor swasta dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah semata.
"Ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja. Kita ingin sektor swasta juga hidup," tutur Purbaya.
