Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa status kepegawaian guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) setelah tahun 2026 belum bersifat final. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (6/5/2026) di Jakarta terkait rencana pemerintah menyiapkan skema pengangkatan baru yang diproyeksikan mulai berlaku pada 2027.
Kepastian mengenai kelanjutan nasib tenaga pendidik non-ASN tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat kementerian terkait. Dilansir dari Ekonomi, kebijakan yang berlaku saat ini hanya memberikan jaminan status hingga akhir tahun 2026 sebelum adanya mekanisme baru.
"Keputusan sementara sampai 31 Desember. Setelah itu kita belum tahu, nanti ditunggu saja karena kemungkinan akan ada perubahan skema pengangkatan guru di tahun 2027," ujarnya Abdul MuÔÇÖti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Abdul Mu'ti menambahkan bahwa pemerintah belum bisa membeberkan rincian mengenai perubahan skema tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan proses penggodokan aturan masih berjalan dan belum mencapai kesepakatan resmi di internal eksekutif.
"Perubahannya belum bisa kami share karena belum diputuskan," katanya Abdul MuÔÇÖti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Mengenai kabar yang menyebutkan adanya penggunaan sistem vendor untuk mengelola tenaga guru, pihak kementerian belum bersedia memberikan verifikasi lebih jauh. Fokus saat ini tetap pada penyelesaian pembahasan kebijakan yang sah secara regulasi.
"Belum tahu, belum bisa kami share karena belum diputuskan," ucap Abdul MuÔÇÖti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam penetapan kebijakan akhir ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkoordinasi erat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasalnya, urusan kepegawaian negara merupakan wewenang lintas sektoral.
"Kami bersama-sama, tetapi leading-nya ada di beliau (Menteri PAN-RB)," jelas Abdul MuÔÇÖti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
