Pemerintah tengah menyusun paket kebijakan ekonomi khusus guna meringankan beban debitur dan pekerja yang terdampak bencana alam di Sumatra. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak yang ditargetkan rilis pada pekan depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari Investortrust, pengumuman ini disampaikan dalam acara HUT AEI di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Jumat (12/12/2025).
ÔÇ£Saat ini sejalan dengan upaya pemulihan bencana, arahan Bapak Presiden, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus untuk beban debitur KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam kondisi force majeure,ÔÇØ ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Skema bantuan tersebut mencakup restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta opsi pelunasan bagi debitur yang berada dalam kondisi kahar. Selain itu, pemerintah juga sedang merampungkan regulasi terkait penghapusan tagihan dan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang terdampak kerusakan.
ÔÇ£Serta kemudahan untuk pembayaran atau pelayanan klaim JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JP (Jaminan Pensiun),ÔÇØ tambah Airlangga Hartarto.
Pemerintah berencana memberikan kelonggaran pembayaran cicilan pada tahun terjadinya bencana guna menjaga stabilitas finansial warga. Dalam skema baru ini, bunga pinjaman akan dihapuskan sementara dan akan diberikan suku bunga lebih ringan sebesar 3% saat penyaluran ulang dilakukan.
ÔÇ£Kemudian juga bunganya akan dinolkan, ke depannya kita akan restart dengan bunga yang lebih rendah, 3%,ÔÇØ ungkap Airlangga Hartarto.
Terkait teknis penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah masih melakukan penyempurnaan detail aturan. Kebijakan ini nantinya akan menyasar baik pihak perusahaan maupun pekerja di wilayah-wilayah yang secara resmi ditetapkan sebagai area bencana.
ÔÇ£Itu (BPJS Ketenagakerjaan) juga akan segera diumumkan, tapi mereka yang terkena itu juga kita akan hapuskan. Termasuk perusahaannya dan juga orangnya. Di wilayah bencana, itu nanti akan ditentukan kemudian,ÔÇØ ucap Airlangga Hartarto.
Data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 141.000 debitur KUR yang terdampak dari total 996.000 debitur di tiga provinsi Sumatra. Total baki debet yang terdampak mencapai Rp 7,8 triliun, di mana sektor pertanian menyumbang angka signifikan dalam statistik tersebut.
ÔÇ£Termasuk lebih dari 63.000 debitur KUR di sektor pertanian dengan baki debet Rp 3,5 triliun,ÔÇØ kata Airlangga Hartarto.
Proses perhitungan final dan teknis pelaksanaan kebijakan saat ini sedang memasuki tahap pematangan oleh kementerian terkait. Pemerintah menjadwalkan publikasi detail paket pemulihan bencana ini dalam beberapa hari mendatang.
ÔÇ£Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini,ÔÇØ ucap Airlangga Hartarto.
