Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan revitalisasi sebanyak 16.167 gedung sekolah di berbagai wilayah sejak tahun 2025 sebagai bagian dari program prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman saat meninjau SMP Muhammadiyah 16 di Senen, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5/2026).
Sebagaimana dilansir dari Nasional, proyek perbaikan sarana pendidikan ini didanai oleh anggaran pemerintah yang mencapai Rp 1,2 miliar. Penyaluran dana dilakukan melalui sistem swakelola yang diberikan langsung kepada pihak sekolah guna memastikan efektivitas pengerjaan fisik bangunan.
KSP Dudung Abdurrahman menekankan bahwa inisiatif pembangunan ini merupakan langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi infrastruktur pendidikan dasar dan menengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas hasil renovasi yang dikerjakan secara mandiri oleh tim sekolah.
"Jadi bayangkan ya, mungkin banyak yang tidak tahu, ini Bapak Presiden (Prabowo) merevitalisasi sekolah. Jadi sekarang itu dari tahun 2025 itu sudah 16.167 sekolah yang dibangun (revitalisasi)," ujar Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menjelaskan bahwa metode swakelola dipilih agar pihak sekolah memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan dana. Di SMP Muhammadiyah 16, tenaga kerja yang melakukan renovasi berasal dari internal organisasi tersebut.
"Ini anggarannya itu langsung serahkan ke Kepala Sekolah, jadi swakelola ya, swakelola ya. Jadi swakelola, dikerjakan oleh tukangnya dari tim Muhammadiyah sendiri," ucap Dudung Abdurrahman.
Transparansi anggaran menjadi poin utama dalam pelaksanaan program ini untuk mencegah terjadinya praktik penyelewengan dana negara. Pemerintah mengklaim pengawasan dilakukan secara ketat melalui pelibatan langsung unsur pimpinan satuan pendidikan.
"Tidak ada markup, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun," kata Dudung Abdurrahman.
Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk melakukan revitalisasi terhadap 71.000 sekolah sepanjang tahun 2026. Saat ini, sebagian dari target tersebut telah memiliki alokasi anggaran yang siap dikucurkan untuk tahap pengerjaan berikutnya.
"Baru 11.000 sekolah anggarannya ada, yang sudah siap, dan yang sisanya berarti nanti akan di-ABT-kan," tutur Dudung Abdurrahman.
Sumber pendanaan untuk program masif ini berasal dari kebijakan efisiensi belanja negara serta optimalisasi pengembalian aset dari tindak pidana korupsi. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan bantuan bagi fasilitas belajar anak-anak di Indonesia.
"InsyaAllah mudah-mudahan, dan ini anggaran dari Bapak Presiden, dari efisiensi, kemudian dari sitaan-sitaan orang koruptor-koruptor yang akhirnya bermanfaat untuk anak-anak sekolah kita," tutur Dudung Abdurrahman.
