Alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2027 direncanakan mengalami peningkatan. Pemerintah mematok pagu indikatif dana transfer tersebut pada kisaran Rp710 triliun hingga Rp810 triliun.
Rencana peningkatan anggaran ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pagu TKD tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp693 triliun. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan fiskal di tingkat regional.
Dikutip dari Investor Daily, dokumen Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 pada Kamis (28/5/2026) menjelaskan dasar penentuan angka kuantum tersebut.
"Pagu indikatif TKD pada tahun 2027 direncanakan sebesar Rp710 Triliun sampai Rp810 triliun, dipengaruhi oleh penyelarasan terhadap kebijakan strategis Pemerintah, outlook pendapatan negara yang dibagihalahkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar publik daerah, serta kemampuan keuangan negara," dikutip dari dokumen tersebut.
Pemerintah menerapkan sejumlah strategi baru guna mengoptimalkan penyaluran dana transfer ini. Langkah tersebut meliputi penguatan sinergi belanja pusat dan daerah serta penguatan peran APIP dalam pengawasan.
Arah kebijakan fiskal regional ini difokuskan pada peningkatan local taxing power dan perluasan pembiayaan inovatif. Sektor pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi prioritas utama.
Meskipun pagu anggaran meningkat, penguatan ekonomi regional masih menghadapi kendala struktural. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung membeberkan tiga persoalan utama yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah.
Tantangan pertama yang menjadi sorotan adalah pemda yang belum melakukan diversifikasi sektor ekonomi. Akibatnya, banyak wilayah yang rentan terhadap guncangan eksternal karena terlalu bergantung pada industri ekstraktif.
"Sejumlah daerah sangat tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau sektor tambang dan komoditas primer ini cenderung rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh sebab itu diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci," ucap Juda.
Masalah kedua berkaitan dengan efektivitas belanja APBD yang dinilai belum produktif. Struktur anggaran daerah saat ini masih didominasi oleh pengeluaran rutin pegawai dan barang yang menyerap porsi hingga 70 persen.
"Selain itu belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap ekonomi lokal," tutur Juda.
Persoalan ketiga yang juga krusial adalah rendahnya kapasitas fiskal mandiri dari pemerintah daerah. Ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim.
"Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat, akibat kapasitas kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama. Tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal," terang Juda.
