Rencana pembentukan kelembagaan baru berupa Badan Ekspor masih dirahasiakan rapat-rapat oleh pemerintah pusat di Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Dua pejabat tinggi negara kompak meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi mengenai kepastian regulasi tersebut, seperti dilansir dari Nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa isu kelembagaan baru ini sudah masuk dalam tahap pembahasan internal pemerintah. Kendati demikian, ia masih enggan memaparkan detail kemajuan dari proses perancangan badan baru tersebut.
"Pasti ini yang (pertanyaan) intinya. Tunggu saja ya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penegasan serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani yang memilih tidak banyak berkomentar di lokasi yang sama. Rosan belum memberikan rincian teknis mengenai kepastian eksekusi maupun koordinasi lembaga baru tersebut di bawah naungan Danantara.
"Sudah, nunggu besok saja ya," kata Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Pertanyaan terkait kepastian eksekusi regulasi ini terus dilayangkan kepada pihak pemerintah secara berulang. Meski begitu, Rosan konsisten dengan pernyataan sebelumnya dan memastikan seluruh penjelasan komprehensif akan segera dibuka secara gamblang.
"Ya sudah tunggu besok. Nanti ada penjelasan besok semua. Tunggu besok semua ya," pungkas Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Informasi yang beredar baru-baru ini menyebutkan bahwa Badan Ekspor sengaja dibentuk untuk memegang peran sebagai pembeli sejumlah komoditas nasional sebelum komoditas tersebut dikirim ke luar negeri. Pada tahap awal, komoditas yang akan dikelola oleh badan ini kabarnya meliputi batubara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), hingga sektor mineral.
