Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat pemberian insentif kendaraan listrik di Jakarta pada Selasa (12/5/2026) sebagai langkah strategis menekan tingginya volume impor bahan bakar minyak. Kebijakan ini diambil merespons ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak global secara berkelanjutan.
Langkah percepatan adopsi transportasi berbasis baterai tersebut bertujuan menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari Money, tingginya tingkat konsumsi energi fosil domestik saat ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan fiskal nasional apabila tidak segera dialihkan ke sumber energi alternatif.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa peralihan ke moda transportasi listrik akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan ketergantungan pada pasokan energi luar negeri. Pemerintah kini memprioritaskan penyusunan berbagai skema insentif untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan konvensional.
"Konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi, dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa alihkan ke listrik, itu akan mengurangi impor BBM kita dengan signifikan," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menteri Keuangan memandang pesimistis terhadap potensi penurunan tensi konflik di kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat. Menurutnya, strategi negosiasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran saat ini belum menunjukkan hasil efektif untuk meredakan situasi panas di wilayah tersebut.
"Kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain ketentuan yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang," katanya.
Ketegangan yang berkepanjangan diperkirakan akan terus memberikan tekanan pada negara-negara importir energi, termasuk Indonesia. Purbaya memprediksi titik terang dari konflik tersebut kemungkinan baru akan terlihat menjelang akhir tahun, menyesuaikan dengan dinamika politik internal di Amerika Serikat.
"Paling bagus September itu konflik Timur Tengah berakhir karena di sana ada pemilihan di Amerika Serikat. Tapi bisa saja berlanjut terus," ujarnya.
Selain masalah impor, kebijakan ini diarahkan untuk menyerap kelebihan pasokan listrik nasional yang selama ini belum terpakai secara optimal. Saat ini, pemerintah masih harus membayar kapasitas listrik milik PLN yang tidak terpakai melalui komitmen kontrak tertentu.
"Ada listrik PLN yang tetap dibayar, tapi belum dipakai. Itu mungkin kapasitas yang terpakai sekitar 70 persen, jadi masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai," kata Purbaya.
Optimalisasi penggunaan daya listrik untuk kendaraan bermotor diyakini dapat membantu menyehatkan neraca keuangan PLN. Penurunan beban subsidi pada sektor kelistrikan dan bahan bakar fosil diharapkan mampu menciptakan sistem efisiensi energi nasional yang lebih baik.
"Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil," tutur Purbaya.
