Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka makro tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5), seperti dilansir dari Nasional.
Target yang dipasang pemerintah dinilai cukup agresif lantaran ruang ekspansi fiskal diperkirakan masih terbatas. Tekanan dari ketidakpastian ekonomi global juga menjadi tantangan dalam pencapaian target pertumbuhan tersebut.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, memberikan pandangannya terkait postur anggaran dan target yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut.
"Target tersebut cukup optimistis. Kalau ingin tercapai, pemerintah perlu memperkuat peran swasta agar lebih strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi," ujar Eko Listiyanto, Ekonom INDEF.
Menurutnya, kehati-hatian pemerintah dalam menjaga fiskal terlihat dari target defisit anggaran yang dipertahankan rendah. Angka defisit dalam RAPBN 2027 dipatok pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih kecil dari realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92 persen.
"Kalau belanja pemerintah lebih moderat, maka harapannya pertumbuhan datang dari swasta," kata Eko Listiyanto, Ekonom INDEF.
Kebijakan fiskal yang konservatif ini direncanakan menempatkan belanja negara di kisaran 13,62 persen sampai 14,80 persen terhadap PDB. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan berada pada angka 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB.
Selain target pertumbuhan ekonomi, dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 tersebut juga membidik penurunan angka kemiskinan menjadi 6 persen hingga 6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga diproyeksikan turun menjadi 4,30 persen hingga 4,87 persen.
