Pemerintah Indonesia memastikan rencana pengiriman minyak mentah dari Rusia akan segera terealisasi dalam waktu dekat menyusul telah ditandatanganinya kesepakatan impor antar kedua negara pada Senin (11/5/2026). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa fokus saat ini adalah finalisasi teknis pengiriman.
Proses pembahasan mengenai skema logistik tersebut diperkirakan akan tuntas sepenuhnya dalam satu hingga dua pekan ke depan. Penuntasan kesepakatan ini dilansir dari Detik Finance menjadi langkah krusial bagi kepastian pasokan energi nasional yang berasal dari luar negeri.
"Secara deal sudah. Kontrak sudah. Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya dan mungkin satu dua minggu ini sudah bisa, ya," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Mantan Kepala BKPM tersebut sebelumnya juga memberikan penegasan mengenai mekanisme harga yang akan diterapkan dalam kerja sama tersebut. Nilai transaksi minyak asal Negeri Beruang Merah ini dipastikan tetap akan mengikuti pergerakan pasar global yang berlaku.
"Harga pasti akan terjadi dinamis ya. Harga itu akan menyesuaikan dengan harga pasar dan tergantung negosiasi kita," kata Bahlil, Menteri ESDM.
Langkah implementasi pengiriman ini juga sedang disiapkan secara matang dari sisi payung hukum dan jalur logistik oleh pihak kementerian. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan terdapat dua skema besar yang sedang dalam pengkajian mendalam, yakni melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
"Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya. Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan yang termasuk pembiayaan. Itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga," ujar Yuliot, Wakil Menteri ESDM.
Penyusunan regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan serta perlindungan hukum bagi badan usaha yang terlibat. Selain aspek administrasi, koordinasi lintas instansi juga mencakup pemilihan rute impor yang paling efisien untuk dilewati armada pengangkut minyak tersebut.
"Kemudian itu juga dengan badan usaha termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan," terang Yuliot, Wakil Menteri ESDM.
