Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) untuk sektor rumah tangga guna menekan impor dan memangkas beban subsidi energi nasional. Langkah strategis ini memanfaatkan pasokan gas bumi domestik yang melimpah, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Senin (18/5/2026).
Kebijakan pengalihan ini diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan energi luar negeri. Penggunaan bahan bakar alternatif tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di dalam negeri secara lebih efisien.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa efisiensi dari penggunaan gas bumi domestik ini dapat menghemat anggaran subsidi yang selama ini dialokasikan untuk LPG.
"Setelah dihitung-hitung tadi Pak Menteri menyampaikan sebenarnya masih tetap diperlukan adanya subsidi, tetapi subsidi itu berkurang tadi bisa 30-40% karena proses efisiennya kita CNG ini yang punya kita sendiri dibanding dengan kita harus impor," ujarnya.
Tingginya beban keuangan negara selama ini dipicu oleh mahalnya harga LPG di pasar global serta biaya rantai pasoknya. Sebaliknya, Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang besar, meskipun infrastruktur penunjangnya masih membutuhkan investasi khusus.
"Jadi LPG itu kan kita impor harganya mahal kemudian distribusinya, prosesnya kan butuh cost juga. Gas kita punya banyak, melimpah, harganya murah, tapi tabungnya yang mahal karena dia materialnya khusus," jelas Laode.
Mengenai teknis pemanfaatan selisih anggaran dari penghematan tersebut, kementerian terkait masih merumuskan formulasi terbaik. Langkah ini dilakukan agar sisa kuota subsidi dapat dialokasikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Tinggal 40-30% tadi kan mau dibagi kemana saja mau dipotong subsidi-nya atau dikurangi harganya, kan nanti itu teknis pelaksanaannya saja," tuturnya.
Dalam masa transisi ini, pemerintah memastikan sarana dan prasarana distribusi LPG yang sudah tersedia di lapangan akan tetap dioptimalkan. Skema bisnis baru sedang dirancang agar infrastruktur lama tidak menjadi sia-sia.
"Ya kita tetap berkomunikasi dengan semua stakeholders termasuk Pak Mentri juga yang mengamanahkan ke kami untuk mengkaji skema bisnisnya, misalnya juga yang sudah ada di LPG saat ini bisa jadi pola-polanya mirip-mirip juga seperti itu cuman difungsikannya yang tadinya LPG sekarang CNG. (Infrastruktur LPG) akan tetap termanfaatkan, itu salah satu pola yang sedang ada kita rumuskan seperti itu," beber Laode.
Faktor kemampuan ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan harga jual bahan bakar baru ini. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli konsumen agar tidak terbebani oleh perubahan kebijakan tersebut.
"Jadi memang ide awalnya itu harus sama-sama LPG 3 kilo gak boleh berbeda nanti kalau berbeda ibu-ibunya merasa keberatan nanti," pungkas Laode.
