Pemerintah Indonesia secara diam-diam memangkas alokasi anggaran sementara untuk program kesejahteraan paling ambisius, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dikutip dari Investortrust, penyesuaian terbaru ini menetapkan anggaran program makan siang sekolah gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi Rp 268 triliun ($16,44 miliar).
Langkah ini diambil di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan tekanan terhadap mata uang domestik sebagai bentuk peralihan taktis menuju kehati-hatian fiskal.
Pemotongan anggaran ini tercatat lebih dalam dibandingkan dengan rumor pasar yang beredar sebelumnya, yang memperkirakan potensi pengurangan hanya mencapai Rp 290 triliun ($17,79 billion).
Menteri Keuangan Purbaya memberikan penjelasannya terkait penyesuaian baseline anggaran program MBG dalam sebuah taklimat media mengenai APBN.
"Teknis tim terus menyempurnakan efisiensi operasional untuk memastikan penyesuaian tersebut tidak mengurangi tujuan utama program: memberi makan jutaan anak sekolah." kata Purbaya.
Langkah pengetatan ini dilakukan saat rupiah berada di posisi rentan pada kisaran 17.600 per dolar AS, yang memicu kecemasan investor asing.
Melalui pengurangan belanja kebijakan populis termahal ini, Jakarta ingin mengirimkan sinyal kuat kepada lembaga pemeringkat kredit mengenai prioritas stabilitas struktural negara.
Sebelumnya, sejumlah analis memproyeksikan penandatanganan defisit anggaran akhir tahun akan melampaui batas wajib 3% setelah defisit Maret menyentuh 0.93% dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya menolak kalkulasi tersebut dan melabelinya sebagai matematika ajaib.
Purbaya mengungkapkan bahwa defisit fiskal justru menyempit tajam menjadi 0,64% dari PDB pada akhir April, atau setara dengan Rp 164,4 triliun ($10,09 miliar).
Perbaikan performa ini ditopang oleh kenaikan total pendapatan negara sebesar 13% secara tahunan yang didorong resiliensi ekonomi domestik.
Penerimaan pajak tumbuh 16,1% pada periode yang sama, didukung lonjakan pajak penghasilan perorangan sebesar 25% dan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 40%.
Stabilisasi Pasar Obligasi
Kementerian Keuangan menerapkan strategi pengelolaan kas yang agresif melalui intervensi harian di pasar obligasi negara guna membendung arus modal keluar.
Dalam jendela perdagangan empat hari sejak pertengahan Mei, pemerintah menyerap kelebihan pasokan di pasar perdana dan sekunder untuk menstabilkan imbal hasil (yield).
Pembelian oleh negara pada hari Selasa saja menarik Rp 500 miliar ($30,67 juta) di pasar sekunder dan Rp 1,68 triliun ($103,07 juta) di pasar perdana.
Hasilnya, yield berjangka 10 tahun Indonesia turun 4 basis poin, sementara yield 5 tahun turun 10 basis poin.
Untuk memperkuat cadangan devisa, Jakarta kini tengah menyusun buku untuk penerbitan obligasi global kombinasi dolar dan euro dengan target antara $2 miliar hingga $3 billion.
Subsidi Energi dan Bantalan Kas
Pemerintah juga mengandalkan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 434 triliun ($26,63 miliar) sebagai bantalan akuntansi untuk menghadapi guncangan eksternal.
Kementerian Keuangan menyatakan dampak fiskal dari pelemahan rupiah terhadap subsidi bahan bakar tetap dapat dikelola dengan asumsi harga minyak mentah konservatif sebesar $100 per barel.
Pemerintah mengisolasi PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari biaya pinjaman yang tinggi dengan membayar 70% kompensasi negara di muka.
Kombinasi pemantauan pendapatan dan pemotongan belanja taktis ini berhasil menjaga penilaian pengawas internasional.
S&P Global Ratings memproyeksikan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah umum Indonesia tahun ini sebesar 14,34%, turun dari tahun lalu yang mencapai 15,25%.
