Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan memaksimalkan peran sektor swasta guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 6,5 persen pada tahun 2027, di Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Langkah penguatan swasta tersebut menjadi bagian dari tahapan strategis menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Pemerintah optimistis target dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2027 dapat tercapai berkat capaian pertumbuhan triwulan I-2026 yang menyentuh 5,61 persen.
Aktivitas sektor swasta saat ini dinilai mulai bergerak positif dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian, sehingga pemerintah terus berupaya memacu performanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
"Sekarang aja, tahun ini aja kita dorong mendekati 6%, jadi peluangnya besar sekali. Saya harap tahun depan mesin-mesin swastanya udah berjalan lebih baik dibanding sekarang," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2026 mampu mendekati angka 6 persen seiring dengan percepatan pergerakan dunia usaha.
"Ini dengan mesin swasta yang baru mulai bergerak loh, belum penuh. Saya pikir tahun depan udah bergerak lebih cepat," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan dukungan fiskal dalam Rapat Paripurna DPR, di mana pemerintah juga mematok target defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB, dengan pendapatan negara 11,82 persen-12,4 persen PDB dan belanja negara 13,62 persen-14,8 persen PDB.
"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,8-6,5% menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029," ujar Prabowo, Presiden.
Pengendalian anggaran secara ketat akan terus dilakukan oleh pemerintah demi menjaga stabilitas dan menekan defisit anggaran negara ke depan.
"Defisit APBN akan kami jaga dalam kisaran 1,8% sampai 2,4%. Kita akan berjuang terus untuk menekan defisit," tutur Prabowo, Presiden.
Di sisi lain, kalangan penasihat ekonomi mengingatkan pentingnya reformasi regulasi dan kemudahan berusaha agar peran swasta sebagai motor utama ekonomi dapat berjalan maksimal tanpa ketergantungan penuh pada anggaran negara.
"Kalau kita hanya mengandalkan satu mesin, yaitu mesinnya pemerintah dan Danantara, maka menurut saya kalau hanya itu saja our growth will be limited. It depends on seberapa aktif nanti the private sector. Karena itu adalah engine yang lebih besar sekali," ujar Raden, Ekonom Senior.
Tantangan ekonomi saat ini dinilai lebih berpusat pada masalah produktivitas, daya saing, serta regulasi, sehingga belanja pemerintah diharapkan mampu bertindak sebagai stimulator.
"Jadi kalau saran saya adalah kenapa (belanja) pemerintah tidak berfungsi sebagai katalis, given you have a constraint. Nah, untuk menjadi katalis adalah deregulasi," tegas Raden, Ekonom Senior.
Pemerintah juga didorong untuk melakukan pembenahan melalui penataan ulang anggaran dan reformasi perpajakan demi mereplikasi kesuksesan pertumbuhan ekonomi tinggi yang pernah diraih Indonesia pada masa lampau.
"Dan itulah hasilnya waktu itu kita pernah mencapai pertumbuhan 7,5%, 8%, hampir 10%, waktu itu. Apakah kita bisa mengulangi kesuksesan itu? Saya pikir kita harus coba lagi seperti itu," pungkas Raden, Ekonom Senior.
