Kementerian Keuangan Finlandia tengah menyusun rancangan undang-undang baru mengenai penerapan pajak turis bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Rencana kebijakan ini diumumkan secara resmi melalui situs web pemerintah pada Jumat (24/4/2026) setelah melalui penilaian kelayakan dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah regulasi ini diambil untuk memberikan payung hukum bagi pemerintah kota dalam menarik pendapatan tambahan dari sektor pariwisata. Seperti dilansir dari Detik Travel, kebijakan tersebut nantinya akan berlaku untuk seluruh jenis penginapan berbayar jangka pendek yang ada di wilayah Finlandia.
Menteri Keuangan Finlandia, Riikka Purra memberikan penjelasan mengenai tujuan utama dari pembentukan aturan baru tersebut. Purra menekankan bahwa skema pemungutan pajak akan dirancang sedemikian rupa agar mudah dipahami baik oleh pengelola akomodasi maupun para wisatawan.
"Pajak turis akan memberikan kesempatan kepada pemerintah kota yang merupakan destinasi wisata populer untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari pariwisata," kata Riikka Purra, Menteri Keuangan Finlandia.
Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya keputusan implementasi pajak kepada otoritas daerah masing-masing. Kepastian mengenai besaran pajak akan ditentukan dalam proses penyempurnaan undang-undang dengan merujuk pada sistem persentase harga penginapan yang sudah lazim diterapkan di berbagai negara Eropa lainnya.
"Tujuannya menciptakan model pajak yang sederhana dan jelas. Pemerintah kota sendiri yang akan memutuskan apakah akan menerapkan pajak tersebut," lanjut Riikka Purra.
Pendapatan yang terkumpul dari pajak ini akan dialokasikan langsung untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur akibat aktivitas pariwisata di daerah. Skema ini dipastikan mencakup semua jenis akomodasi guna menjamin prinsip keadilan bagi seluruh pelaku usaha dan pelancong.
Rancangan undang-undang ini akan dipublikasikan terlebih dahulu agar masyarakat dapat memberikan masukan sebelum disahkan secara resmi. Jika proses legislasi berjalan lancar, aturan ini dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2027 tanpa melalui proyek percontohan sebelumnya.
Pemerintah kota diprediksi baru bisa memasukkan kebijakan pajak baru ini ke dalam anggaran daerah pada tahun 2028. Dengan demikian, pemungutan pajak secara efektif di lapangan diperkirakan akan dimulai pada tahun yang sama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Finlandia.
