Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini memprioritaskan sektor kesehatan sebagai penggerak baru bagi investasi di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menangkap potensi pasar yang besar di dalam negeri.
Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Cahyo Purnomo, mengungkapkan bahwa sekitar 2 juta warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri setiap tahunnya.
Fenomena tersebut, seperti dikutip dari Ekonomi, dipandang sebagai kebutuhan dasar sekaligus peluang investasi yang menjanjikan bagi tanah air. Pemerintah berupaya melakukan transformasi besar untuk memperkuat kemandirian kesehatan nasional.
"Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan panduan bagaimana sektor kesehatan juga memiliki peran penting, di antaranya melalui proses transformasi yang dilakukan," kata Cahyo.
Hingga kuartal I/2026, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,6 persen. Investasi menjadi salah satu pilar utama yang menyokong performa ekonomi nasional tersebut.
Cahyo menyebutkan bahwa capaian investasi di bidang kesehatan pada tahun 2025 telah menyentuh angka US$574 juta. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah investasi kesehatan di Indonesia.
Jepang tercatat sebagai negara investor terbesar ketiga untuk sektor kesehatan di tanah air. Saat ini, pemerintah tengah mengawal rencana investasi besar dari perusahaan Jepang di sektor farmasi dengan nilai mencapai US$1,4 miliar.
Kemandirian Bahan Baku Obat
Dana investasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk pembangunan fasilitas produksi bahan baku obat. Langkah strategis ini bertujuan menekan ketergantungan terhadap pasokan impor dari China dan India.
"Ini sektor yang sangat penting yang selama ini kebutuhan Indonesia masih menggantungkan diri pada impor," ujar Cahyo.
Guna menarik minat lebih banyak pemodal di bidang farmasi dan alat kesehatan, pemerintah menyiapkan beragam stimulus. Fasilitas yang ditawarkan mencakup insentif fiskal maupun non-fiskal.
Dukungan fiskal yang tersedia meliputi kebijakan tax holiday, tax allowance, serta berbagai keringanan pajak, khususnya bagi operasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara itu, insentif non-fiskal mencakup penyederhanaan perizinan berusaha dan kemudahan administrasi bagi para investor.
