Pemerintah secara resmi mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai lembaga satu pintu untuk menanggulangi manipulasi harga pada ekspor komoditas. Langkah ini diambil guna meningkatkan penerimaan pajak serta devisa negara.
Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pembentukan badan ekspor baru tersebut demi menghentikan praktik under invoicing yang selama ini merugikan negara. Dilansir dari Suara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengawasi kinerja lembaga ini secara ketat bersama kementerian dan instansi terkait lainnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji bakal mengawasi kinerja PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), badan ekspor baru yang resmi dibentuk Pemerintah.
Menkeu Purbaya mengklaim kalau pengawasan PT DSI selaku lembaga 'satu pintu' ekspor mudah dilakukan jika nantinya ada penyelewengan.
"Pengawasannya gampang. Kita awasi saja pegawai DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba kaya, kita pecat, gitu saja. Berarti dia terima duit. Kan sudah satu pintu, di sana sudah jelas, di sini sudah jelas," katanya dalam acara Jogja Financial Festival, dikutip dari YouTube Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), MInggu (24/5/2026).
Kementerian Keuangan beserta kementerian dan lembaga negara lain direncanakan bakal menempatkan perwakilan di dalam badan baru tersebut. Hal ini ditujukan agar operasional lembaga berjalan sesuai dengan rancangan awal.
"Jadi nanti mungkin dari Keuangan dan lembaga-lembaga negara lain akan menaruh perwakilan di DSI itu. Supaya jalannya sesuai dengan yang didesain," lanjutnya.
Praktik under invoicing ini dilaporkan banyak terjadi pada komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara. Para pengusaha memanipulasi kegiatan ekspor tersebut dengan memperkecil nilai harga maupun volume barang dari yang sebenarnya.
"Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," katanya dalam acara Jogja Financial Festival, dikutip dari kanal YouTube Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Minggu (24/5/2026).
Berdasarkan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia, penyelewengan aliran ekspor terdeteksi dilakukan melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat. Perusahaan di Singapura tersebut diketahui juga dimiliki oleh pengusaha yang sama.
"Harganya di sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa juga lebih sedikit dan diparkir ke luar negeri," beber dia.
Awalnya, pengetatan pengawasan di lapangan sempat diusulkan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kendati demikian, Presiden menilai langkah tersebut belum cukup kuat untuk membendung kebocoran.
"Bea Cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya sudah kita beresin saja sekalian. Kita buat satu lembaga atau badan ekspor namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia," paparnya.
Melalui sistem satu pintu ini, penjualan komoditas ke pasar global sepenuhnya dikelola langsung oleh PT DSI. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak dan bea keluar secara signifikan.
"Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah," jelas Purbaya.
