Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia setelah menemukan indikasi praktik under-invoicing dan transfer pricing pada aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Penyampaian KEM PPKF 2027 di DPR RI pada Rabu (20/5/2026), dilansir dari Money.
Praktik manipulasi tersebut disinyalir telah melenyapkan potensi penerimaan negara dalam skala besar. Isu ini juga dilaporkan telah menjadi pembahasan berulang dalam rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Bapak Presiden kan cerita under-invoicing. Ini bukan pertama beliau menceritakan itu di rapat kabinet," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kementerian Keuangan merespons persoalan tersebut dengan menelusuri data ekspor-impor melalui National Single Window (NSW). Lantaran belum mendapat jawaban memadai, sebuah tim khusus berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) dibentuk untuk menginvestigasi pengapalan crude palm oil (CPO) dari 10 perusahaan acak.
"Kapalnya langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pola transaksi menunjukkan komoditas dikirim secara fisik langsung ke Amerika Serikat, namun dokumen administrasi dialihkan terlebih dahulu lewat anak usaha di Singapura. Berdasarkan data pembanding dari lembaga internasional, harga jual di negara tujuan akhir didapati mencapai dua kali lipat dari nilai ekspor yang dilaporkan ke Singapura.
"Kapalnya sama, volumenya sama, tapi price-nya beda," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kondisi ini mengakibatkan Indonesia kehilangan separuh potensi pendapatan dari sektor ekspor komoditas strategis. Modus serupa berupa transfer pricing antarperusahaan afiliasi juga ditemukan pada ekspor batu bara dengan tujuan negara India.
"Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Dampak langsung dari rekayasa transaksi tersebut membuat pembukuan laba perusahaan di dalam negeri menjadi sangat kecil atau bahkan menunjukkan kerugian. Pendirian badan usaha milik negara khusus ekspor ini diandalkan sebagai instrumen struktural untuk memotong celah kerugian negara.
"Lembaga yang ditelepon Pak Presiden nanti itu menghilangkan secara struktural potensi tadi," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
