Pemerintah berencana menerapkan skema insentif kendaraan listrik baru yang membedakan besaran subsidi berdasarkan teknologi baterai yang digunakan pada Selasa (12/5/2026). Kebijakan ini bertujuan memperkuat program hilirisasi industri nasional dengan memberikan dukungan finansial lebih besar bagi kendaraan bermotor listrik berbasis nikel.
Dilansir dari Detik Oto, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa bantuan fiskal ini dirancang khusus bagi kendaraan listrik murni atau Battery Electric Vehicle (BEV). Instrumen utama yang akan digunakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah melalui pemindaian skema paling efektif.
Penggunaan cadangan nikel domestik yang melimpah menjadi alasan utama pemerintah dalam menentukan besaran subsidi. Purbaya menjelaskan bahwa pembagian kategori antara baterai nikel dan non-nikel bertujuan memberikan nilai tambah maksimal bagi sumber daya alam dalam negeri.
"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah menargetkan penyerapan baterai hasil produksi domestik dapat meningkat melalui kebijakan tarif insentif yang berbeda tersebut. Fokus pemerintah tetap tertuju pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik murni daripada teknologi hibrida.
"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kita kepakai," jelas Purbaya.
Merespons kebijakan tersebut, PT BYD Motor Indonesia sebagai salah satu produsen otomotif global menyatakan dukungannya terhadap transisi energi pemerintah. Meskipun BYD menggunakan teknologi Lithium Ferro Phosphate (LFP) pada produknya, perusahaan melihat insentif sebagai pendorong pertumbuhan pasar.
"Saya belum bisa memberi tanggapan karena belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Tapi saya percaya tentunya intensi dari pemerintah untuk kita bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi mengurangi subsidi bahan bakar. Apalagi dengan uncertainty dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks untuk tetap bergantung pada ekosistem. Dan kita memang berharap salah satunya melalui teknologi baru, apa pun dari teknologi baterainya walaupun nikel, walaupun LFP itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan," kata Luther Panjaitan, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia.
Luther menambahkan bahwa BYD tetap berpegang pada strategi jangka panjang dalam menghadapi dinamika pasar otomotif nasional. Perusahaan berharap kehadiran produk-produk mereka mampu menyelaraskan target pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
"Dan kami juga berharap memang ini adalah booster dari pencapaian penjualan. Tapi tujuan utamanya adalah memang bagaimana produk-produk BYD ini mampu mendukung keseluruhan keinginan dari transisi energi tersebut," sebut Luther.
