Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan resmi memberikan insentif pembebasan bea masuk serta pajak impor bagi jemaah haji yang membawa atau mengirimkan barang dari Tanah Suci pada Jumat (17/4/2026). Kebijakan ini bertujuan meringankan beban finansial jemaah saat membawa oleh-oleh ke Indonesia.
Pemberian fasilitas khusus ini dilatarbelakangi oleh profil jemaah haji Indonesia yang mayoritas telah menabung dalam waktu lama demi menjalankan ibadah. Data tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menyusun regulasi pendukung bagi para jemaah, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Kepala Seksi Impor III DJBC Kemenkeu, Chinde Marjuang Praja, menjelaskan bahwa antrean panjang menjadi salah satu faktor spesial yang melandasi kebijakan ini.
"Antrean panjang dan biasanya jemaah haji ini menabung bertahun-tahun. Jadi, ini memang kondisi jemaah haji di Indonesia sangat spesial, sehingga itu melatarbelakangi kami untuk memberikan fasilitas yang lebih," kata Chinde Marjuang Praja, Kepala Seksi Impor III DJBC Kemenkeu.
Ketentuan tersebut mencakup barang yang dibawa secara langsung maupun yang dikirim melalui jasa pos, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025. Namun, fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler dan khusus, sementara jemaah non-kuota atau furoda tetap dikenakan tarif normal.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pembebasan pajak hanya berlaku untuk barang keperluan pribadi. Barang yang masuk kategori jasa titipan atau jastip secara tegas dikeluarkan dari daftar penerima insentif pajak tersebut.
"Jadi oleh-oleh yang memang dari jemaah sendiri, bukan yang merupakan titipan. Kalau jastip, itu memang dikeluarkan dari fasilitas ini," ungkap Chinde Marjuang Praja, Kepala Seksi Impor III DJBC Kemenkeu.
Terdapat perbedaan teknis terkait nilai pembebasan bagi kategori jemaah. Jemaah haji reguler menerima pembebasan penuh atas seluruh barang bawaan mereka, sedangkan jemaah haji khusus diberikan batas nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) maksimal 2.500 USD atau sekitar 42,9 juta rupiah.
Apabila nilai barang jemaah haji khusus melebihi batas tersebut, kelebihannya akan dikenakan bea masuk 10 persen dan PPN, namun dikecualikan dari PPh. Untuk barang kiriman pos, pemerintah menetapkan batas maksimal 3.000 dolar AS yang dapat dibagi dalam dua kali pengiriman.
Syarat administratif lainnya mewajibkan dimensi paket kiriman tidak melebihi ukuran 60x60x80 cm dengan maksimal satu kemasan per pengiriman. Validasi status jemaah dilakukan melalui pencocokan nomor paspor yang terintegrasi dengan sistem Siskohat Kementerian Agama.
