Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis laporan pemantauan terbaru terkait kewajiban batas minimal saham publik atau free float sebesar 15 persen bagi emiten pada Jumat (8/5/2026). Kebijakan ini diperkirakan akan memicu lonjakan suplai saham di pasar modal dalam beberapa tahun ke depan.
Dilansir dari Market, MNC Sekuritas mengidentifikasi adanya ratusan perusahaan tercatat yang saat ini belum memenuhi ambang batas ketentuan tersebut. Proses pemenuhan regulasi ini akan dilakukan melalui masa transisi yang telah ditetapkan secara bertahap oleh otoritas bursa.
Head of Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, memberikan analisis mengenai dampak penutupan gap free float, terutama pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar.
ÔÇ£Penutupan gap free float pada saham-saham large cap berpotensi meningkatkan suplai saham secara signifikan pada 2027-2029,ÔÇØ ucap Herditya, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, perusahaan memiliki beberapa opsi aksi korporasi untuk memenuhi aturan tersebut, seperti melakukan hak memesan efek terlebih dahulu atau penempatan sekunder.
ÔÇ£Sementara itu, opsi go private kemungkinan hanya menjadi pilihan terakhir bagi emiten yang tidak ingin terdilusi,ÔÇØ ujar Herditya.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun wajib mencapai porsi free float 12,5 persen pada 31 Maret 2027, kemudian meningkat menjadi 15 persen pada 31 Maret 2028. Sementara itu, perusahaan dengan kapitalisasi di bawah Rp5 triliun diberikan tenggat hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi angka 15 persen.
MNC Sekuritas mencatat sejumlah emiten dengan kapitalisasi besar yang masih berada di bawah ketentuan, di antaranya BREN dengan 12,3 persen, TPIA sebesar 10,6 persen, dan PANI sebesar 11 persen. Selain itu, terdapat saham DNET dengan porsi 6,2 persen, BNLI 10 persen, BRIS 9,3 persen, serta HMSP yang tercatat sebesar 7,5 persen.
| Nama Emiten | Persentase Free Float |
|---|---|
| BREN | 12,3% |
| TPIA | 10,6% |
| PANI | 11% |
| DNET | 6,2% |
| BNLI | 10% |
| BRIS | 9,3% |
| HMSP | 7,5% |
