Pelibatan personel TNI dalam agenda pembekalan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menuai kritik karena dianggap berisiko mengikis daya kritis mahasiswa. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyebut dominasi pendekatan militer dapat berdampak pada kemandirian berpikir di lingkungan akademik.
Dikutip dari Nasional, mahasiswa seharusnya dibentuk untuk terus menguji gagasan serta menantang kemapanan teori. Indra menilai dunia pendidikan tinggi membutuhkan individu yang mampu berpikir tanpa tekanan instruksi formal yang kaku.
"Kalau pendekatan (TNI) ini terlalu dominan, kita bisa menghasilkan lulusan yang patuh, tetapi kurang kritis. Padahal dunia akademik global justru membutuhkan manusia yang mampu berpikir mandiri," ujar Indra.
Menurutnya, simbol-simbol militer dalam pelatihan warga sipil harus dicermati dengan saksama. Pendidikan idealnya memperkuat otonomi individu sebagai warga negara, bukan sekadar melatih kepatuhan pada instruksi atasan atau organisasi.
Meskipun negara berhak menanamkan rasa nasionalisme, Indra menegaskan bahwa rasa cinta tanah air tersebut tidak boleh disederhanakan hanya sebagai kepatuhan formal. Ia melihat persoalan utama alumni beasiswa ini sebenarnya bukan pada minimnya semangat kebangsaan.
Faktanya, banyak lulusan menghadapi hambatan besar saat kembali ke tanah air karena ekosistem nasional yang belum mendukung keahlian mereka. Kurangnya serapan tenaga ahli di dalam negeri menjadi tantangan yang lebih nyata bagi para penerima beasiswa.
"Banyak lulusan LPDP belajar bidang-bidang sangat strategis seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, kebijakan publik, kesehatan global, ekonomi pembangunan, pendidikan, hingga teknologi digital. Tetapi ketika pulang, mereka berhadapan dengan birokrasi yang lambat, pasar riset yang sempit, kampus yang minim dana penelitian, serta lembaga publik yang belum sepenuhnya berbasis meritokrasi," kata Indra.
Indra meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih mendalam terkait tujuan pelibatan personel militer tersebut. Ia berpendapat bahwa isu ini tidak bisa hanya dipandang secara hitam-putih antara setuju atau tidak setuju.
"Kalau tujuannya membangun disiplin, integritas, ketahanan mental, dan kesadaran kebangsaan, tentu ada nilai-nilai dari tradisi militer yang bisa dipelajari. Tetapi kalau pendekatan ini menjadi dominan dan berubah menjadi penyeragaman cara berpikir, itu berisiko," ujar Indra.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Lukmanul Hakim memberikan klarifikasi. Agenda pembekalan tersebut berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma sejak 4 Mei hingga 9 Mei 2026.
Lukmanul menyatakan bahwa penggunaan fasilitas dan pelibatan militer dalam persiapan keberangkatan bukan merupakan kebijakan baru. Program ini disebut sebagai kelanjutan dari kerja sama strategis yang sudah berjalan sebelumnya.
"Terkait lokasi pelaksanaan, PK (persiapan keberangkatan) yang diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma bukan merupakan yang pertama kali dilakukan dalam kerja sama dengan TNI," kata Lukman.
Pihak pengelola beasiswa menekankan bahwa program persiapan ini berfokus pada penguatan karakter dan nilai kebangsaan. Selain itu, peserta dibekali etika serta kesiapan mental agar mampu menyelesaikan studi dengan optimal.
"LPDP secara berkelanjutan menyelenggarakan PK sebagai bagian dari pelatihan awal bagi penerima beasiswa sebelum melaksanakan studi," ujar Lukman.
