Pelemahan nilai tukar rupiah mulai menekan sektor pertanian domestik akibat lonjakan harga berbagai komponen produksi seperti pupuk non-subsidi, pestisida, hingga sarana plastik dalam dua bulan terakhir. Kondisi yang memberatkan para petani tanaman pangan ini dilansir dari Nasional pada Selasa (19/5/2026).
Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas pupuk non-subsidi di pasar domestik. Persoalan ini kian pelik lantaran alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah saat ini baru sanggup memenuhi kisaran 50 persen dari total kebutuhan riil para petani.
Pengamat Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menjelaskan bahwa lonjakan harga tertinggi menimpa jenis pupuk non-subsidi di tingkat pasar.
"Memang pupuk naik cukup tinggi ya, pupuk yang non-subsidi. Nitrea itu naik dari Rp 350 sekarang sudah Rp 600, hampir dua kali lipat," ujar Dwi Andreas Santosa.
Keterbatasan pasokan subsidi memaksa para petani beralih membeli produk non-subsidi demi menjaga keberlangsungan masa tanam mereka.
"Nah 50% lainnya dia harus membeli pupuk non-subsidi. Masalah besarnya sehingga itu menaikkan biaya produksi tinggi," kata Dwi Andreas Santosa.
Selain masalah pupuk, sektor pertanian juga dibebani kenaikan harga pestisida sebesar 20 persen hingga 30 persen di tengah maraknya serangan hama. Komponen operasional lain seperti selang irigasi berbahan plastik pun ikut mengalami kenaikan harga hingga dua kali lipat.
"Petani-petani yang menggunakan selang plastik itu naiknya dua kali lipat harganya. Jadi sekarang biaya di petani melonjak cukup tinggi," ucap Dwi Andreas Santosa.
Biaya terbesar dalam struktur usaha tani tanaman pangan sebenarnya bersumber dari upah tenaga kerja sebesar 42 persen dan sewa lahan sebesar 27 persen hingga 28 persen. Namun, kenaikan harga input produksi tetap terasa berat karena petani umumnya tidak mengalkulasi biaya tenaga kerja mandiri.
Dampak pelemahan mata uang ini dinilai menekan pekebun rakyat secara lebih masif, khususnya pada sektor kelapa sawit. Hal tersebut dipicu oleh porsi pengeluaran pupuk pada usaha perkebunan yang mampu mencapai angka 60 persen dari total biaya operasional.
"Kalau di perkebunan enggak, biaya pupuk. Untuk itu sekarang ini petani-petani pekebun rakyat teriak semua," kata Dwi Andreas Santosa.
Ketimpangan pasokan juga terlihat dari kuota pupuk subsidi yang disediakan pemerintah yang hanya berkisar 9 juta ton. Padahal, kebutuhan pupuk nasional yang ideal untuk komoditas tanaman pangan mencapai 24 juta ton per tahun.
Kondisi ini diperparah oleh penurunan volume hasil panen akibat serangan hama di sejumlah wilayah sentra produksi, termasuk kawasan Pantura Jawa yang mencatatkan penurunan produksi hingga 50 persen.
"Petani ini kena double. Yang pertama karena biaya produksi meningkat, yang kedua produksi turun," pungkas Dwi Andreas Santosa.
