Ketergantungan industri nasional yang tinggi terhadap bahan baku impor memicu potensi lonjakan harga di berbagai sektor ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini dinilai mulai memunculkan efek rambatan yang serius terhadap stabilitas perekonomian domestik.
Titik rawan utama berada pada sebagian besar industri dalam negeri yang masih bergantung pada barang setengah jadi impor atau intermediate goods, seperti dilansir dari Nasional. Kenaikan biaya impor diproyeksikan akan langsung diteruskan ke sektor hilir melalui rantai pasok nasional.
Berdasarkan data yang ada, intensitas impor komoditas tepung terigu, pati, dan produk pati menyentuh 63 persen, sementara barang logam mencapai 29 persen. Sektor industri manufaktur, plastik, karet, serta serat buatan juga mencatatkan intensitas impor sekitar 23 persen.
Simulasi menunjukkan kombinasi depresiasi rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi mengerek harga di 185 sektor ekonomi. Sektor konstruksi diperkirakan naik hingga 3,56 persen, penyediaan makanan dan minuman naik 3,47 persen, serta industri pakaian jadi meningkat 3,35 persen.
"Ketika biaya impor naik akibat pelemahan rupiah, kenaikan tersebut akan diteruskan ke sektor hilir melalui rantai pasok nasional," ujar Sahara, Associate Professor Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Pemerintah diharapkan segera memperkuat ketahanan industri domestik melalui substitusi impor, menjaga stabilitas nilai tukar, mempercepat diversifikasi energi, dan memastikan efisiensi distribusi pangan. Langkah ini penting karena ekspektasi inflasi masyarakat dapat membuat pelaku usaha menaikkan harga melebihi biaya riil.
Di sisi lain, jajaran menteri kabinet terpantau masih mencermati pergerakan pasar global sebelum merumuskan langkah taktis lanjutan. Pemerintah hingga saat ini tercatat belum mengeluarkan kebijakan khusus untuk merespons pelemahan mata uang garuda.
"Nanti kami pantau saja dulu, karena memang berbagai mata uang juga lemah akibat harga minyak masih terlalu tinggi," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (18/5).
Langkah intervensi justru mulai diintensifkan melalui jalur pasar keuangan untuk meredam kepanikan pasar. Fokus utama otoritas fiskal saat ini adalah menjaga fundamental ekonomi dari dampak pengetatan likuiditas global dan arus modal keluar.
"Mulai hari ini kami masuk ke pasar obligasi dengan lebih signifikan lagi," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Otoritas moneter juga bersiap mengubah arah kebijakan dengan memprioritaskan stabilitas guna menahan dana asing agar tidak keluar dari pasar domestik. Bank Indonesia membuka peluang untuk mengerek suku bunga acuan dalam menghadapi tekanan ini.
"Kalau suku bunga dalam negeri tidak naik, ya outflow. Tapi kalau tidak mau outflow, suku bunga domestik harus naik," ujar Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.
Sebelumnya, BI telah menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hampir 100 basis poin yang berhasil menarik modal asing masuk sekitar Rp75 triliun selama April hingga Mei 2026. BI juga memangkas batas pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi dari US$ 50.000 menjadi US$ 25.000 mulai Juni 2026.
Bank sentral tetap optimistis nilai tukar rupiah akan bergerak menguat pada semester II-2026 seiring meredanya permintaan devisa musiman. Proyeksi rata-rata kurs rupiah tahun 2026 tetap dipertahankan sesuai asumsi makro APBN pada kisaran Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar AS.
