Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan ekonomi patriotik melalui penguatan kolaborasi militer dengan sipil profesional demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (Hanstra) PP P2N, Abi Rekso, pada Kamis (21/5/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo dalam rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026), seperti dilansir dari Investor Daily.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan keberadaan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Kedua instrumen ini menjadi upaya nyata pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta mengarah pada kemandirian ekonomi Indonesia.
"Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD 1945. Fiskal APBN untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya ekonomi patriotik," ujar Abi Rekso, Wakil Ketua Umum Bidang Hanstra PP P2N.
Kebijakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga mendapat apresiasi dari Abi Rekso terkait penugasan khusus kepada TNI-AD untuk memproduksi padi dan jagung, serta TNI-AL untuk memproduksi kedelai. PP P2N mendorong adanya kolaborasi pengelolaan sumber daya alam antara militer dan sipil profesional, termasuk pelibatan militer untuk program MBG agar kebijakan pangan berjalan afirmatif.
ÔÇ£Nah itu manifestasi ekonomi patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada 3 pilar ekonomi patriotik, yakni militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insyaallah stabilitas ekonomi terjaga," pungkas Abi Rekso, Wakil Ketua Umum Bidang Hanstra PP P2N.
