Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan tegas melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah ini berhasil mengamankan dua sosok penting yang menduduki posisi strategis di instansi tersebut.
Nama pertama yang terjaring adalah Saffar Muhammad Godam, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi pada periode tahun 2024 hingga 2025. Selain itu, KPK juga mengamankan Jaya Saputra yang saat ini sedang mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat.
Keduanya turut diamankan dalam rangkaian operasi besar yang digelar oleh tim penyidik KPK pada rentang waktu tanggal 2 hingga 3 Juni 2026. Fokus utama dari operasi ini sebenarnya adalah kasus yang melibatkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat.
Pihak KPK secara resmi telah mengonfirmasi penangkapan para pejabat tersebut :
- Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan pernyataan resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026).
- Budi membenarkan bahwa dalam kegiatan lapangan tersebut, tim penyidik mengamankan mantan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 berinisial G.
- Selain pejabat tinggi, operasi ini juga menjaring total 17 orang yang memiliki keterkaitan dengan dugaan praktik tindak pidana korupsi.
- Komposisi pihak yang diamankan terdiri dari delapan orang dari unsur penyelenggara negara serta aparatur sipil negara (ASN).
- Sembilan orang sisanya merupakan pihak swasta yang diduga memiliki peran dalam transaksi ilegal di lingkungan keimigrasian tersebut.
Penjelasan tersebut merinci bahwa sebaran lokasi penangkapan tidak hanya terfokus di satu titik, melainkan mencakup beberapa wilayah di Indonesia. Lokasi-lokasi tersebut mencerminkan luasnya jangkauan jaringan yang sedang didalami oleh penyidik.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dua orang dari pihak swasta berhasil diamankan saat berada di wilayah Bali oleh tim petugas. Sementara itu, seorang penyelenggara negara dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat dijemput oleh petugas di wilayah kerjanya di Jawa Barat.
Pihak-pihak lainnya dalam jaringan ini diamankan oleh tim KPK di wilayah Jakarta dan daerah-daerah penyangga di sekitarnya. Operasi besar-besaran ini menunjukkan keseriusan lembaga dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan di instansi pelayanan publik tersebut.
Dugaan Suap Pengurusan KITAS Warga Negara Asing
Kasus yang sedang ditangani oleh KPK ini berfokus pada proses pengurusan dokumen keimigrasian yang krusial bagi warga negara asing. Praktik lancung tersebut diduga berkaitan erat dengan pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas atau yang biasa dikenal sebagai KITAS.
Budi menyampaikan bahwa penyidik saat ini sedang bekerja keras untuk melakukan verifikasi terhadap sejumlah barang bukti yang telah disita. Upaya ini dilakukan guna memastikan keterkaitan setiap aset dan dana yang ditemukan dengan tindak pidana yang terjadi.
Beberapa detail terkait barang bukti yang berhasil ditemukan dalam operasi ini meliputi :
- Berbagai macam mata uang asing atau valas dalam jumlah yang cukup signifikan sedang dihitung nilainya.
- Penyidik juga menemukan sejumlah uang yang tersimpan di dalam rekening bank yang kini telah berada dalam pengawasan.
- Selain uang tunai dan saldo rekening, tim KPK menyita logam mulia berupa emas dengan berat mencapai ratusan gram.
- Ditemukan pula sebanyak 15 unit sepeda motor jenis sport yang diduga merupakan hasil dari aliran dana ilegal tersebut.
Hingga saat ini, tim penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan jumlah pasti dari seluruh aset yang telah diamankan. Verifikasi ini sangat penting untuk menyusun konstruksi perkara yang kuat bagi para pihak yang terlibat.
Berikut adalah rincian data terkait pihak-pihak yang terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tersebut.
| Kategori Pihak Terlibat | Jumlah Orang | Keterangan Posisi/Jabatan |
|---|---|---|
| Penyelenggara Negara & ASN | 8 Orang | Mantan Plt Dirjen, Kakanwil Jabar, Kepala Kanim Jakbar, dsb. |
| Pihak Swasta | 9 Orang | Diamankan di wilayah Jakarta dan Bali. |
| Total Keseluruhan | 17 Orang | Sedang menjalani pemeriksaan intensif di KPK. |
Data di atas menunjukkan distribusi pihak-pihak yang terjaring dalam operasi yang dilakukan selama dua hari tersebut secara merata di berbagai lini. Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal integritas pelayanan.
Di sisi lain, publik juga menyoroti keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang sempat dicari oleh KPK. Silmy dikabarkan muncul menjelang tengah malam dan diharapkan dapat bersikap kooperatif untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan.
KPK menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut mengenai status hukum dari 17 orang yang diamankan akan segera diumumkan dalam konferensi pers mendatang.
