Kebijakan pemerintah memperpanjang penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL senilai Rp 200 triliun mendapat tanggapan positif dari Otoritas Jasa Keuangan.
Langkah strategis tersebut dinilai menjadi angin segar bagi ketersediaan likuiditas perbankan nasional, terutama dalam memacu penyaluran kredit ke sektor UMKM.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa keputusan ini membawa efek langsung terhadap pasokan dana di pasar keuangan.
Melimpahnya likuiditas secara otomatis bakal menekan tingkat suku bunga karena persaingan antarbank dalam memperebutkan dana masyarakat menjadi berkurang, seperti dilansir dari Investortrust.
"Sebenarnya itu positif, positif dalam pengertian begini, itu menambah likuiditas sudah pasti ya. Dan menambah likuiditas dan juga men-drag down tingkat suku bunga. Nah, ini juga penting gitu, karena kalau misalnya likuiditas itu semakin banyak, tentu persaingan, persaingan dana itu kemudian menjadi lebih turun kan gitu," ujar Dian.
Melalui kondisi likuiditas yang stabil, perbankan tidak lagi memiliki beban untuk menawarkan bunga tinggi demi menjaring nasabah besar.
Fenomena ini mulai tecermin dari tren suku bunga pendanaan maupun kredit yang secara agregat menunjukkan penurunan.
"Nah, sehingga yang namanya bank-bank itu akan tidak perlu nanti untuk negosiasi dengan special rate misalnya gitu kan. Kan sekarang turun tuh rata-rata pendanaan tuh turun, kredit juga turun tuh sebetulnya secara agregat ya sudah turun," jelas Dian.
Dian menggarisbawahi bahwa durasi penempatan dana memang sepatutnya diperpanjang melampaui jangka waktu enam bulan.
Karakteristik pembiayaan proyek serta sektor UMKM membutuhkan waktu pengerjaan jangka panjang dan tidak dapat dituntaskan dalam periode singkat.
"Nah, ini sebetulnya kalau saya sih jelas di pertama kali saya juga bertemu dengan Menteri Keuangan bahwa ya, ya tentu tidak 6 bulan tidak cukup ya, kan tidak, karena saya kira tidak ada pembiayaan termasuk pembiayaan ke UMKM tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 6 bulan kan gitu, proyek itu pasti tahunan gitu kan," tambah Dian.
Terkait kondisi penurunan permintaan kredit UMKM, Dian memaparkan situasi internal perbankan yang tengah melakukan aksi bersih-bersih laporan keuangan atau balance sheet cleaning.
Langkah penghapusan kredit macet tersebut jamak dilakukan oleh industri perbankan, termasuk kelompok bank BUMN.
"Kenapa misalnya bank agak melemah kemarin itu? Kalau melemahnya kan kemarin itu pembersihan balance sheet yang saya billing itu. Dia itu yang kredit-kredit macet dihapus semua kan? Dia tidak mau melihat itu, itu kan dihapusbukukan semua. Itu termasuk bank-bank BUMN semuanya begitu, termasuk BRI tentu saja," ungkap Dian.
OJK optimis industri perbankan akan kembali agresif melakukan ekspansi penyaluran kredit setelah proses pembersihan buku tersebut selesai.
"Dan setelah itu biasanya itu akan bounce back gitu. Jadi setelah, setelah semuanya bukunya bersih kira-kira begitu, kemudian dia akan, akan lagi meloncat lagi gitu," kata Dian.
Dian meyakini pertumbuhan kredit tahun ini mampu menyentuh level dua digit dengan sokongan dana SAL, di mana target OJK dipatok pada kisaran 10% hingga 12%.
"Harapan kita kan target OJK kan di atas 10% ya, 10% ke atas lah kira-kira begitu, 10-12 kan kira-kira. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya kemarin di bulan, saya lupa angka persisnya, tapi bulan yang lalu itu jelas kenaikan kredit cukup lumayan gitu kan pada tahap, pada bulan yang lalu itu datanya," ungkap Dian.
OJK kini mengintensifkan komunikasi bersama perbankan lewat direktorat baru guna mengurai hambatan di lapangan demi mendorong pergerakan UMKM.
"Nah, ini nanti mungkin kita belum publish tapi intinya bahwa itu sudah ada, ada sedikit spike lah gitu. Dan ini harapan kita adalah dengan, dengan keyakinan konsumen yang semakin meningkat nanti mudah-mudahan ini akan, akan juga meng-encourage nih UMKM untuk juga bergerak lagi," pungkas Dian.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI turut menyambut baik keputusan Kementerian Keuangan yang memperpanjang penempatan dana SAL Rp 200 triliun untuk Himpunan Bank Milik Negara.
Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menyampaikan bahwa perpanjangan masa jatuh tempo yang semula 13 Maret 2026 menjadi sinyal positif bagi stabilitas likuiditas.
ÔÇ£Ini menjadi berita yang sangat baik karena hal ini sangat positif. Dengan perpanjangan SAL ini maka kita jadi semakin yakin bahwa stabilitas likuiditas dari perbankan kita pun akan sangat terjaga,ÔÇØ ujarnya.
Terjaganya stabilitas likuiditas diyakini dapat memperkuat transmisi kebijakan fiskal menuju sektor riil demi menyokong pertumbuhan ekonomi.
BRI sendiri mengelola dana SAL sebesar Rp 80 triliun dari total Rp 200 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk Himbara.
Dana Rp 80 triliun tersebut terdiri atas Rp 55 triliun skema awal yang diperpanjang, serta Rp 25 triliun penempatan tahap kedua jangka pendek yang tidak diperpanjang.
Seluruh dana tersebut telah didistribusikan BRI ke berbagai segmen kredit, meliputi mikro, kecil dan menengah, konsumer, hingga porsi kecil ke korporasi.
ÔÇ£Kredit yang disalurkan ini mayoritas adalah ke sektor mikro itu hampir mencapai 50% dari total penyaluran SAL yang dilakukan oleh BRI,ÔÇØ katanya.
Penyaluran modal menyasar ke berbagai sektor riil seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta sektor ritel strategis lainnya.
ÔÇ£Jadi kalau melihat dengan perpanjangan SAL ini, kita sangat optimis bahwa pertumbuhan kredit perbankan ini ke depannya akan mendapat aura positif,ÔÇØ ucap Farida.
