Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membentuk satuan tugas (satgas) bersama. Langkah ini diambil untuk mendorong percepatan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Struktur satgas tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh Menteri PKP bersama Ketua Dewan Komisioner OJK. Adapun anggotanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) serta asosiasi pengembang.
ÔÇ£OJK dan juga Kementerian PKP akan membuat satu satgas bersama, satgas percepatan 3 juta rumah. Ini nanti dipimpin oleh Pak Menteri dan juga kami sebagai Ketua OJK dan juga nanti anggotanya dari BP TAPERA kemudian asosiasi pengembang dan sebagainya,ÔÇØ ungkap Kiki, sapaan akrab Friderica, saat konferensi pers di Gedung OJK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Kiki menambahkan, pembentukan tim ini bertujuan mendukung pencapaian program perumahan, termasuk memetakan berbagai kendala di sektor jasa keuangan.
ÔÇ£Kita akan mendukung, mendorong apalagi yang akan kita bisa lakukan untuk percepatan proses pencapaian 3 juta rumah tersebut,ÔÇØ ucap Kiki.
Ketika dikonfirmasi mengenai potensi benturan wilayah kerja dengan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3R), Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa tim baru ini fokus pada isu perumahan rakyat.
ÔÇ£Kita mengurus segala macam isu-isu yang ada soal perumahan. Sudah itu saja,ÔÇØ kata Ara, sapaan akrab Maruarar, seperti dilansir dari Investortrust.
Friderica menjelaskan lebih lanjut bahwa sinergi ini menjadi bentuk dukungan konkret OJK terhadap program Kementerian PKP, terutama dalam mengurai hambatan regulasi keuangan.
ÔÇ£Ini ada kaitannya dengan dukungan OJK terhadap programnya Pak Menteri. Jadi misalnya ada bottleneck apa di sektor jasa keuangan, ya nanti kita data lagi,ÔÇØ timpal dia.
Satgas ini diproyeksikan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang dihadapi masyarakat saat mengajukan kredit hunian, salah satunya terkait catatan administrasi keuangan.
ÔÇ£Misalnya, contoh ada orang merasa harus dibantu terkait dengan catatan SLIK-nya dan lain-lain. Itu nanti kita akan ada Kepala Eksekutif Pelindungan Konsumen juga masuk di sini,ÔÇØ tutur Kiki.
Melalui kehadiran satgas, warga yang terkendala informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau persoalan pembiayaan lain diharapkan mendapat solusi cepat.
Maruarar menyebut keberadaan Satgas akan mengefektifkan jalur koordinasi antarlembaga sehingga penyelesaian masalah teknis dapat berjalan tanpa kendala birokrasi yang berbelit.
ÔÇ£Jadi supaya nggak bolak-balik, jadi ada timnya. Jadi nggak usah dikit-dikit ketemu, ada tim yang memang menyelenggarakan suatu pertemuan, menerima aspirasi, dan membicarakan teknisnya, aturannya apa, supaya bisa jalan dengan baik,ÔÇØ ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pembentukan badan struktural BP3R saat ini sudah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Proses pembentukan badan tersebut kini berada pada tahap penyelesaian administrasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebelum diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
ÔÇ£Diskusi antar kementerian sudah selesai dan tinggal di PANRB akan koordinasi dengan Sekretariat Negara untuk finalisasi BP3R ini,ÔÇØ ungkap Fahri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Secara kelembagaan, BP3R akan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara guna memastikan kewenangan yang kuat dalam konsolidasi lahan dan integrasi program lintas sektoral.
BP3R mengemban tugas strategis, mulai dari penyelesaian sengketa tanah hingga penataan kawasan kumuh melalui Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Pemerintah memproyeksikan kawasan padat penduduk di wilayah perkotaan dapat ditata ulang menjadi hunian vertikal tanpa menghilangkan nilai ekonomi dari lahan tersebut.
ÔÇ£Kawasan kumuh itu kalau kita hitung skemanya, seperti kami sudah dibantu oleh ITB (Institut Teknologi Bandung), itu sudah menghitung bahwa kawasan kumuh itu nilai ekonominya tinggi karena tanahnya mahal. Itu bisa kita pakai sebagai skema untuk menghilangkan kawasan kumuh di seluruh Indonesia,ÔÇØ jelas Fahri.
Skema penataan ini mencakup renovasi total, penataan kawasan, hingga pembangunan rumah bertingkat demi mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
