Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera memberikan penanganan medis menyeluruh bagi para korban pencabulan di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penegasan ini disampaikan pada Kamis (7/5/2026) guna merespons kondisi puluhan korban yang membutuhkan bantuan segera.
Sebagaimana dilansir dari Nasional, Netty memberikan penekanan bahwa perhatian negara tidak boleh hanya terpaku pada penyelesaian perkara pidana saja. Ia menilai aspek pemulihan korban seringkali terabaikan di tengah berjalannya proses hukum di kepolisian.
"Fokus utama kita tidak boleh berhenti pada proses hukum, tetapi harus memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif, baik fisik maupun mental, secara layak dan berkelanjutan," kata Netty, Anggota Komisi IX DPR RI.
Penetapan standar layanan yang sensitif terhadap perspektif korban menjadi poin krusial, mengingat status mereka sebagai kelompok rentan. Hal ini mencakup kemudahan akses selama masa penyelidikan hingga penyidikan berlangsung.
"Proses medis seperti visum tidak boleh menjadi hambatan bagi korban. Negara harus memastikan akses layanan ini mudah, cepat, dan berpihak pada korban," ucap Netty, Politikus PKS.
Kementerian Kesehatan diminta segera menginstruksikan rumah sakit daerah agar membebaskan seluruh biaya pemeriksaan medis bagi para korban. Langkah proaktif dari fasilitas kesehatan sangat diperlukan agar beban fisik maupun finansial tidak lagi menghimpit pihak keluarga korban.
"Trauma akibat kekerasan seksual tidak selesai dalam satu-dua kali pendampingan. Harus ada layanan psikologis yang berkelanjutan hingga korban benar-benar pulih," ujar Netty, Anggota DPR RI.
Intervensi serius melalui pengerahan tenaga profesional seperti psikolog klinis menjadi kebutuhan darurat mengingat jumlah korban yang mencapai puluhan orang. Netty mendorong Direktorat Kesehatan Jiwa untuk melakukan pendampingan intensif guna memitigasi dampak psikis jangka panjang.
"Korban harus merasa aman ketika datang ke fasilitas kesehatan, bukan justru mengalami tekanan atau stigma. Ini penting untuk memastikan mereka berani melapor dan mendapatkan penanganan," ungkap Netty, Politikus PKS.
Selain kesehatan jiwa, pemeriksaan kesehatan reproduksi secara menyeluruh juga harus dilakukan guna memantau kondisi fisik korban secara berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk mendeteksi dini kemungkinan adanya dampak kesehatan permanen akibat kekerasan tersebut.
"Pemulihan korban adalah tanggung jawab negara. Layanan kesehatan yang berpihak pada korban adalah kunci agar mereka bisa bangkit dan melanjutkan hidup," kata Netty, Anggota Komisi IX DPR RI.
