Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kementerian Haji dan Umrah melakukan kajian mendalam terkait wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini diperlukan untuk memastikan sistem tersebut tetap memenuhi asas keadilan bagi seluruh calon jemaah.
Dilansir dari Nasional, Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap wacana yang digulirkan pemerintah tersebut. Ia menyoroti nasib jemaah yang telah mengantre selama belasan hingga puluhan tahun agar tidak dirugikan oleh sistem baru ini.
"Yang kedua, perlu diwaspadai juga sistemnya. Nanti bisa menjadi celah baru misalnya percaloan dari sistem yang cepat masuk dan seterusnya," ucap Cholil dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Cholil menilai wacana ini sangat memerlukan diskusi publik yang luas karena melibatkan banyak variabel teknis di lapangan. Ia mendorong pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang.
"Ini wacana yang perlu didiskusikan, karena memang butuh banyak kajian," imbuhnya.
Secara perspektif agama, MUI mengakui bahwa kemampuan finansial dan fisik merupakan syarat utama dalam menjalankan ibadah haji. Skema ini dianggap memiliki sisi positif bagi calon jemaah yang saat ini dalam kondisi siap secara materi namun terkendala masa tunggu.
ÔÇ£Dalam Islam, memang yang berangkat haji itu yang mampu. Bisa jadi sekarang mampu, tapi belum tentu 10 tahun lagi masih mampu secara finansial maupun fisik,ÔÇØ ungkapnya.
MUI juga mengingatkan bahwa perubahan skema ini akan berdampak signifikan pada regulasi serta tata kelola keuangan haji nasional. Oleh karena itu, konsentrasi utama saat ini sebaiknya tetap pada operasional pemberangkatan jemaah yang sudah dijadwalkan.
ÔÇ£Saya kira, mari kita konsentrasi dulu pada pelaksanaan ibadah haji. Apalagi ini perdana bagi Kementerian Haji. Fokus dulu agar pelaksanaan haji berjalan baik dan sukses, wacana itu jangan sampai mengganggu persiapan yang sudah dekat ini,ÔÇØ ujar dia.
Wacana sistem war ticket ini sebelumnya muncul dari Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Pemerintah mempertimbangkan opsi ini sebagai solusi alternatif jika Arab Saudi memberikan tambahan kuota dalam jumlah besar di masa mendatang.
ÔÇ£Ke depan itu kalau Saudi membuka kuota dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada. Skema yang kedua adalah skema yang istilah digunakan oleh Pak Menteri (Irfan Yusuf) itu adalah war ticket,ÔÇØ ujar Dahnil.
Saat ini, rata-rata masa tunggu keberangkatan jemaah haji di Indonesia telah mencapai 26,4 tahun. Transformasi sistem melalui war ticket dipandang sebagai salah satu cara untuk mempersingkat antrean tersebut tanpa mengabaikan hak jemaah yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
