Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (12/5/2026). Langkah tegas ini diambil setelah munculnya gelombang protes terkait akurasi penilaian pada babak final lomba tersebut.
Keputusan tersebut menjadi respons langsung terhadap ketidakpuasan publik yang sempat ramai di jagat maya mengenai teknis penjurian. Dilansir dari Nasional, otoritas terkait menyatakan bahwa tindakan administratif ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi selama proses kompetisi berlangsung.
ÔÇ£Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,ÔÇØ tulis pernyataan resmi MPR.
Selain penonaktifan personel, lembaga legislatif ini juga mengakui adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh tim penilai di lapangan. Permohonan maaf secara terbuka disampaikan kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan juri pada saat acara berlangsung.
ÔÇ£MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,ÔÇØ demikian bunyi pernyataan itu.
Pihak penyelenggara menekankan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah untuk membentuk karakter bangsa dan pemahaman ideologi bagi generasi penerus. Oleh karena itu, standar integritas dan objektivitas menjadi prioritas utama yang harus ditegakkan tanpa kecuali.
ÔÇ£MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,ÔÇØ tulis pernyataan tersebut.
Kronologi permasalahan bermula saat babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau pada Sabtu (9/5/2026). Insiden terjadi pada sesi rebutan saat pertanyaan mengenai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK diajukan.
Perwakilan dari SMAN 1 Pontianak yang tergabung dalam Regu C memberikan jawaban secara lengkap mengenai peran Dewan Perwakilan Daerah dalam proses tersebut. Namun, dewan juri secara mengejutkan memberikan sanksi pengurangan nilai bagi regu tersebut.
ÔÇ£Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,ÔÇØ ujar seorang siswi dari Regu C.
Setelah memotong nilai Regu C, juri melemparkan pertanyaan kepada peserta lain hingga akhirnya dijawab oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas. Meskipun secara substansi mirip dengan jawaban sebelumnya, juri justru memberikan nilai penuh untuk jawaban Regu B.
ÔÇ£Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,ÔÇØ ucap juri.
Situasi memanas ketika Regu C langsung melayangkan keberatan di hadapan audiens karena merasa jawaban mereka identik dengan jawaban yang dinyatakan benar oleh juri. Ketegangan ini sempat terekam dan menjadi pemicu utama evaluasi dari pusat.
ÔÇ£Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B,ÔÇØ kata peserta Regu C.
Meski dewan juri memberikan penjelasan tambahan terkait alasan diskualifikasi jawaban Regu C, peserta tetap menolak argumentasi tersebut. Pihak MPR kini berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola keberatan agar kejadian serupa tidak terulang pada pelaksanaan LCC di provinsi lain.
