Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Langkah ini diambil setelah keputusan dewan juri yang memberikan nilai berbeda untuk jawaban serupa menjadi viral di media sosial.
Insiden bermula ketika Regu C dari SMAN 1 Pontianak mendapatkan pengurangan nilai sebesar 5 poin saat menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebaliknya, Regu B dari SMAN 1 Sambas justru memperoleh nilai 10 untuk substansi jawaban yang dinilai publik memiliki inti serupa, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.
Salah satu anggota dewan juri memberikan klarifikasi mengenai perbedaan skor tersebut di lokasi acara. Penilaian tersebut didasarkan pada kualitas penyampaian lisan dari pihak peserta.
"Penjelasan tersebut justru memicu gelombang kritik di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan mengapa perbedaan artikulasi bisa membuat selisih nilai sangat jauh, dari minus 5 menjadi 10," kata Indri Wahyuni, salah satu juri.
Gelombang protes muncul dari berbagai kalangan, termasuk figur publik yang menyoroti standar kompetensi juri dalam ajang nasional tersebut. Kritik tajam diarahkan pada cara juri merespons keberatan dari para peserta didik di panggung.
"Nyalahin artikulasi. Itu Cerdas Cermat atau Indonesian Idol?" sindir Fiersa Besari, musisi.
Warganet juga menyoroti dampak psikologis bagi para siswa akibat keputusan yang dianggap tidak konsisten tersebut. Sejumlah akun media sosial meminta adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara acara.
"Kok bisa jurinya orang tidak qualified dan bermutu padahal ini event nasional, mereka telah merusak mental anak anak peserta, sungguh memalukan itu juri yang memberi nilai -5 dan yang bilang artikulasi," kritik @sri_gunadi.
Ketidakpuasan publik juga menyasar pada sikap tim penilai dan pembawa acara saat menghadapi sanggahan dari peserta. Hal ini memicu desakan untuk meninjau kembali rekam jejak digital perlombaan tersebut.
"Ini bukan masalah artikulasi tapi juri yg gak fokus dan arogan gak mau mengakui kesalahan," ujar @kalijaga113.
Beberapa komentar lain menyoroti perlunya permohonan maaf dari pihak panitia kepada para peserta yang merasa dirugikan. Edukasi kebangsaan seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan secara nyata.
"Parahnya si juri udah salah gk minta maaf malahan nyalahin anak┬▓ kata artikulasi kurang jelas dan parahnya lagi si mc ngomong anak┬▓ harus terima keputusan juri karna jurinya berkompeten, gila kesalahan koh harus d terima," kata @rV230523.
Muncul pula saran agar pihak terkait mendapatkan sanksi atau teguran keras. Polemik ini dinilai telah mencederai sportivitas yang menjadi esensi dasar dari kompetisi Empat Pilar MPR RI.
"Kedua juri dan MC harus mendapat efek jera, karena melecehkan anak yg berargumen benar dan bisa dibuktikan.. Juga rasisme krn artikulasi dipermasalahkan.." usul @MDalwayssmile.
Kritik tambahan tertuju pada respons teknis juri yang dinilai bisa melakukan langkah verifikasi lain jika terdapat kendala pendengaran. Transparansi dalam menangani protes peserta menjadi poin utama yang disorot oleh warganet.
"Udah mah anti kritik, ngegas pula. Pake segala nyalahin artikulasi. Padahal kl emg ga denger bisa minta ulang, atau simply cek rekamannya. Ga mau keliatan salah banget. Respon MC-nya jg ngeselin, dih!" tulis @orenjjisun.
Pimpinan MPR RI segera merespons kegaduhan yang meluas di berbagai platform digital seperti Instagram dan X. Otoritas lembaga menyatakan permohonan maaf resmi atas kendala yang terjadi selama pelaksanaan final di Kalimantan Barat.
"Kami akan evaluasi sistem perlombaan, kinerja juri, teknis tata suara, hingga mekanisme banding agar kejadian seperti ini tidak terulang," ujar Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR RI.
Pihak kesekretariatan jenderal saat ini sedang mendalami seluruh aspek teknis, termasuk gangguan pada pengeras suara yang diduga menjadi pemicu ketidakjelasan suara peserta. Investigasi internal mencakup seluruh proses dari penilaian hingga penanganan keberatan.
"Evaluasi disebut mencakup mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi, sistem verifikasi jawaban, hingga penanganan keberatan peserta," kata Siti Fauziah, Sekretaris Jenderal MPR RI.
