Menteri UMKM Maman Abdurrahman meresmikan soft launching SAPA UMKM, sebuah platform terpadu yang dirancang pemerintah untuk mengintegrasikan data serta layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/5/2026).
Peluncuran platform ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Program Kesejahteraan Rakyat (Prokesra), seperti dilansir dari Detik Finance. Langkah ini diambil guna mengatasi tantangan besar pemerintah dalam mengelola puluhan juta pelaku usaha di Indonesia.
Disparitas yang tinggi antar-pelaku usaha menjadi sorotan utama pemerintah saat ini. Mayoritas sektor usaha di dalam negeri masih didominasi oleh pelaku usaha dengan skala mikro.
"Ini kurang lebih, tantangan kita ada 56 juta. Pengusaha mikro ini ada 97%, usaha kecil hanya 1,7%. pengusaha besarnya 1,36%. Bisa bayangkan berapa tingginya disparitas ini. Pengusaha mikro hampir kurang lebih 97%," kata Maman dalam acara soft launching SAPA UMKM di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Sistem pendataan diubah melalui SAPA UMKM agar perkembangan usaha masyarakat bisa dipantau secara langsung oleh pemerintah. Selama ini, data UMKM yang dimiliki pemerintah dinilai masih bersifat statis dan belum terbarui secara real time.
Platform baru ini juga berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi pelaku usaha, bukan sekadar program satu data. Pemerintah memfokuskan layanan pada akses pembiayaan guna melindungi pelaku UMKM dari jeratan pinjaman online ilegal yang menerapkan bunga tinggi.
"Saudara-saudara kita, pengusaha mikro kecil dari Papua, mereka bingung, teriak, 'Pak, saya punya usaha, tapi saya nggak punya modal, nggak punya pembiayaan, ke mana saya harus pergi?' Masuk ke sistem SAPA UMKM ini," ujar Maman.
Fitur modal dalam platform tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan bank penyalur, perusahaan fintech, serta lembaga pembiayaan formal maupun nonformal lainnya. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu membebaskan masyarakat dari beban bunga pinjaman ilegal yang mencekik.
Melalui penyediaan sistem tersebut, pemerintah berkomitmen menghadirkan akses permodalan yang lebih aman dan terarah. Pelaku usaha diharapkan tidak lagi memiliki ketergantungan pada penyedia pinjaman daring yang menyesatkan.
"Tapi kalau SAPA UMKM ini bisa hadir dan berjalan secara maksimal, mereka nggak lagi terjebak dengan pinjol-pinjol yang menyesatkan dan bahkan membebankan mereka itu. Dan SAPA UMKM nanti akan hadir dengan fitur modal dan pembiayaan baik informal maupun non-formal. Jadi pengusaha mikro, mereka bisa mengakses pinjol yang sebenarnya, bukan pinjol yang tadi, yang akhirnya dibebankan dengan bunga-bunga yang sangat luar biasa sekali," beber Maman.
Selain masalah permodalan, SAPA UMKM mengintegrasikan layanan legalitas usaha seperti pengurusan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal, hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam satu wadah. Platform ini juga akan dikoneksikan dengan PaDi UMKM sebagai cikal bakal marketplace domestik.
Integrasi tersebut disiapkan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam memperluas jangkauan pemasaran antardaerah. Sistem ini diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan para pelaku usaha pada platform e-commerce yang mengenakan biaya mahal.
"Melalui SAPA UMKM ini dan PaDi UMKM akan menjadi cikal bakal terbangun yang marketplace dalam negeri kita di Indonesia ini. Perusahaan-perusahaan mikro itu dari kecil nggak perlu lagi komplain kalau memang mereka pusing itu dengan e-commerce yang biayanya mahal, mereka akan terbuka nanti dengan akses ini. kita siapkan semuanya," tutup Maman.
