Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf secara resmi pada Rabu (29/4/2026) malam atas pernyataannya yang mengusulkan pemindahan lokasi gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian kereta api.
Permohonan maaf ini muncul setelah usulan tersebut memicu polemik luas di tengah masyarakat pasca insiden kecelakaan yang melibatkan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4/2026) malam lalu, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Arifah menyampaikan klarifikasi melalui platform media sosial kementerian untuk merespons kegaduhan yang timbul. Ia mengakui bahwa saran untuk mengubah formasi rangkaian kereta tersebut kurang tepat dalam situasi pascabencana.
"Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat," kata Arifah, Menteri PPPA.
Pejabat kabinet tersebut menegaskan bahwa usulan tersebut bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap keselamatan kelompok penumpang lainnya. Ia menambahkan bahwa saat ini konsentrasi pemerintah adalah memberikan empati dan bantuan kepada keluarga korban yang terdampak kecelakaan.
"Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki," tutur Arifah, Menteri PPPA.
Sebelumnya, usulan ini dilontarkan Arifah saat meninjau lokasi kejadian di Bekasi pada Selasa (28/4/2026). Ia menyoroti posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung rangkaian sehingga mengalami dampak kerusakan paling parah saat tabrakan terjadi.
"Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI, kenapa ditaruh paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, we mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," kata Arifah, Menteri PPPA.
Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan respons cepat terhadap saran dari Kementerian PPPA tersebut. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, memberikan penegasan mengenai prinsip dasar prosedur keselamatan di seluruh operasional perkeretaapian.
"Tetapi mungkin kalau berbicara tentang keselamatan, kita tidak berbicara tentang gender. Siapa pun yang di kereta api memiliki hak yang sama untuk namanya keselamatan," ujar Anne Purba, Vice President Corporate Communication KAI.
Pandangan serupa dipertegas oleh pucuk pimpinan perusahaan operator kereta api tersebut. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa sistem penempatan gerbong saat ini sudah melalui pertimbangan teknis operasional yang matang.
"KAI menjamin keselamatan, bagi keselamatan tidak ada toleransi sama sekali, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan gender laki dan perempuan," ucap Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Selain pihak otoritas, pakar di bidang transportasi juga menyoroti usulan tersebut dari kacamata manajemen risiko. Deddy Herlambang menilai bahwa memindahkan posisi gerbong khusus ke bagian tengah bukanlah solusi yang efektif dalam mitigasi kecelakaan.
"Sama saja, nyawa laki-laki atau perempuan semua mahal. Justru lebih eksklusif bila KKW (kereta khusus wanita) diletakkan di ujung-ujung seperti di Jepang," kata Deddy Herlambang, Pengamat Transportasi.
