Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi meluncurkan teks pidato menteri untuk panduan pembina upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026, seperti dikutip dari Suara.
Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid memfokuskan arahan pada pemeliharaan kedaulatan bangsa di tengah era transformasi digital global yang bergerak dinamis.
Naskah resmi tersebut mengaitkan sejarah perjuangan kemerdekaan dengan tantangan kontemporer, termasuk perlindungan terhadap generasi muda di ruang siber dan penguatan persatuan nasional.
Peringatan yang jatuh pada 20 Mei 2026 ini merefleksikan berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai awal mula kesadaran berbangsa kaum terpelajar pribumi.
Gerakan era tersebut menandai transformasi perlawanan fisik menjadi perjuangan intelektual serta diplomatik demi menegakkan kedaulatan bangsa yang bermartabat.
Secara filosofis, Kebangkitan Nasional dipandang sebagai proses dinamis yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas asli Indonesia.
Tantangan nasional kini telah bergeser dari mempertahankan kedaulatan wilayah teritorial menjadi penguasaan kedaulatan informasi serta ruang digital.
Tema dan Program Strategis Nasional
Pemerintah menetapkan tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara" untuk peringatan Harkitnas tahun ini sebagai representasi perlindungan seluruh elemen terhadap generasi penerus.
Visi kemandirian negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diwujudkan melalui serangkaian program strategis nasional yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor domestik diperkuat lewat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah serta pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Pemerintah juga menyediakan layanan Cek Kesehatan Gratis massal serta menggerakkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menyalurkan pupuk, modal, dan logistik secara mandiri.
Perlindungan Digital Melalui PP TUNAS
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan kehadiran negara dalam melindungi generasi muda di ruang siber melalui regulasi yang ketat.
Pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) secara penuh.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan penundaan akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi yang berlaku sejak 28 Maret 2026.
Langkah pembatasan ini diambil untuk memastikan pemanfaatan ruang siber yang sehat, beretika, dan aman bagi perkembangan mental anak-anak selaku tunas bangsa.
Asta Cita Sebagai Kompas Perubahan
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menempatkan Asta Cita sebagai delapan misi besar yang menjadi kompas utama pembangunan nasional.
Momentum ini diarahkan untuk menggerakkan akademisi, praktisi, hingga generasi muda dalam memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan literasi digital secara kolektif.
