Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian berinisial C yang diduga terlibat dalam praktik mafia proyek pada Selasa, 19 Mei 2026. Pegawai tersebut saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang dan sedang dalam pengejaran pihak kepolisian, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.
Keputusan pemberhentian secara resmi terhadap pegawai tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian sejak awal bulan ini. Proses hukum kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian guna melacak keberadaan tersangka yang masih buron.
"Kami baru tanda tangan pemecatannya. Tanggal pemecatannya 7 Mei 2026. Kami berhentikan. Inisialnya C," kata Amran saat diskusi dengan awak media di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pihak Kementerian Pertanian sengaja belum membeberkan secara detail mengenai proyek yang melibatkan oknum tersebut. Langkah ini diambil demi menjaga kelancaran proses pengejaran dan penangkapan yang sedang dilakukan oleh kepolisian di wilayah Indonesia.
"Tapi nanti kalau aku sampaikan enggak tambah susah dicari orangnya nanti? Ya nantilah nanti saya umumkan kalau sudah ditangkap lagi ini ada lengkap, di wilayah Republik Indonesia, nanti (dikasih tahu) namanya DPO," ujarnya.
Menteri Pertanian menegaskan kembali status hukum terkini dari mantan bawahannya tersebut. Ia berharap penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dalam waktu dekat.
"Inisialnya C. Sekarang DPO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ditangkap," kata Amran.
Melalui penangkapan ini, Kementerian Pertanian berharap jaringan mafia yang mengganggu sektor pertanian dapat dibongkar secara meluas. Praktik ilegal tersebut ditengarai mencakup pengaturan proyek hingga manipulasi pemenangan tender pangan.
"Dan bisa menunjuk siapa lagi di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian. Siapa yang ditemani bermain-main," kata dia.
Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penawaran kerja sama yang mencurigakan. Modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah dinilai masih rawan terjadi.
"Ini supaya seluruh masyarakat yang ada hubungannya dengan pertanian, waspada berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana," ujarnya.
Selain kasus inisial C, muncul pula laporan mengenai keterlibatan dua pihak lain berinisial H dan R dalam modus serupa. Kedua oknum tersebut diduga telah meminta uang hingga ratusan juta rupiah dari masyarakat dengan iming-iming proyek pertanian.
"Dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian, meminta uang pada orang, yang ditemukan satu orang Rp 300 juta. Itu nama yang menerima adalah inisialnya H yang memberikan (proyek) nama R, dan dijanjikan proyek di pertanian," kata dia.
Kementerian Pertanian menyatakan kesiapan untuk langsung memecat oknum tersebut jika terbukti berstatus sebagai pegawai internal. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil demi melindungi anggaran sektor pangan yang bernilai besar.
"Kami minta kepada kepolisian, mengusut tuntas, sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang terlibat di pertanian, aku pastikan aku pecat. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi ruang untuk menasehati memberi peringatan. Kalau aku temukan, kami minta diusut tuntas, karena ini kejahatan. Ini mafia," tegasnya.
Guna mengantisipasi jatuhnya korban baru, warga yang menemukan indikasi penipuan diimbau segera melapor ke pihak berwenang atau Satgas Pangan. Komitmen ini ditegaskan sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran di kementerian.
"Di mana pertanian sekarang anggarannya cukup besar, kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya," tegas Amran.
