Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyangkal penilaian bahwa penempatan dana negara oleh pemerintah di perbankan tidak memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
Dilansir dari Media Indonesia, kebijakan penempatan likuiditas termasuk dana saldo anggaran lebih (SAL) di perbankan diklaim membantu memperkuat likuiditas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan kredit, dan menopang aktivitas sektor riil.
Langkah tersebut diambil dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) edisi April 2026 di Jakarta pada Rabu (19/5) demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dari tekanan global sekaligus menepis kritik sejumlah pihak.
Purbaya menjelaskan ketahanan ekonomi nasional saat ini terus ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga pertumbuhan ekonomi sektor swasta melalui sinergi penempatan dana pemerintah di bank komersial.
"Kalau Anda lihat base money M0 di April tumbuhnya 14,1%. Jadi ada cukup uang di perekonomian yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Jadi yang orang enggak banyak sadar ya, apa pentingnya uang tumbuh 14%," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah bersama bank sentral berupaya menaikkan likuiditas hingga pertumbuhan uang beredar kembali mencapai level dua digit di atas 14 persen setelah sempat melambat mendekati level negatif pada periode Juli 2023 hingga September 2025.
Purbaya menambahkan bahwa dana sebesar Rp200 triliun dari SAL yang ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) efektif membantu bank sentral menambah likuiditas.
"Jadi banyak yang bilang, oh uangnya enggak ada gunanya. Ternyata uangnya berguna," tegas Purbaya, Menteri Keuangan.
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter tersebut dilaporkan mulai memicu pertumbuhan kredit yang lebih cepat sehingga mampu mendorong ekspansi sektor swasta nasional.
"Karena kredit jadi tumbuh lebih cepat, cukup mendorong pertumbuhan swasta. Di triwulan pertama 2026 tumbuhnya 5,61%. Itu adalah dampak dari kebijakan yang kita kerjakan," ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan triwulan pertama sebesar 5,61 persen menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mampu menggerakkan mesin pertumbuhan dari sektor pemerintah dan swasta secara simultan.
"Jadi mereka mesti menulis lagi atau belajar lagi teori ekonominya atau menulis ulang teori ekonomi yang ada di kepala mereka," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Kondisi ekonomi saat ini dinilai baru mulai berjalan dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi ke depan bergerak semakin cepat.
"Sekarang sudah mulai jalan, tapi ini saya billing baru mulai, masih belum lari. Kita akan coba dorong terus supaya tumbuhnya makin cepat lagi ke depan," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Sejumlah indikator konsumsi masyarakat dilaporkan membaik pada April 2026, seperti penjualan mobil yang berbalik tumbuh 55 persen setelah terkontraksi 17,1 persen pada Maret, serta penjualan sepeda motor yang meningkat 28,1 persen.
"Jadi daya beli masyarakat masih ada," ucap Purbaya, Menteri Keuangan.
Sektor konsumsi diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada Juni 2026 mendatang didorong oleh rencana pemerintah untuk meluncurkan insentif kendaraan listrik.
"Juni saya pikir akan tumbuh lebih cepat lagi karena pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk mobil listrik dan motor listrik. Kita ingin ada stimulus tambahan di perekonomian," katanya Purbaya, Menteri Keuangan.
Meskipun keyakinan konsumen sedikit menurun pada April, peningkatan konsumsi BBM, penjualan listrik, dan kenaikan konsumsi semen domestik menjadi sinyalemen positif kembalinya aktivitas industri dan investasi pada triwulan kedua.
"Industri mulai jalan lagi. Konsumsi semen domestik naik juga di bulan April. Biasanya konsumsi semen berhubungan dengan pembangunan, di PDB-nya itu ditarik ke investasi nanti. Artinya investasi akan tumbuh cepat juga di triwulan kedua tahun ini," ujarnya Purbaya, Menteri Keuangan.
Data indikator terbaru mengenai daya beli masyarakat yang tetap terjaga diakui mengubah pandangan awal kementerian terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.
"Ini data yang mengagetkan saya juga. Tadi saya agak pesimis tentang triwulan kedua, tapi setelah melihat data seperti ini, bagus artinya daya belinya masih terjaga," katanya Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah dipastikan terus memantau dinamika ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal global yang membayangi nilai tukar rupiah melalui analisis tim ahli Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai kondisi fiskal Indonesia justru semakin memprihatinkan akibat penurunan penerimaan negara dan kenaikan beban bunga utang.
"Kondisi fiskal Indonesia semakin memprihatinkan. Keuangan negara terus melemah," ujar Anthony, Managing Director PEPS.
Anthony menyoroti rasio penerimaan negara terhadap PDB triwulan I-2026 yang anjlok ke angka 9,3 persen sebagai yang terendah di ASEAN-7, sementara pembayaran bunga utang melonjak hingga 25,1 persen dari penerimaan negara.
"Siapa pun yang melihat rasio-rasio tersebut secara jernih akan mengatakan bahwa fiskal Indonesia sedang tidak sehat," katanya Anthony, Managing Director PEPS.
Menurutnya, langkah komunikasi pemerintah yang terus membangun persepsi aman dengan narasi bahwa keuangan negara kuat dinilai bertolak belakang dengan fakta riil di lapangan.
"Narasi seperti ini tidak membantu sama sekali," tuding Anthony, Managing Director PEPS.
