Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan evaluasi terhadap kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang telah diterapkan selama satu bulan di instansi pemerintah pada Senin (4/5/2026). Peninjauan ini dilakukan guna mengukur tingkat efisiensi serta pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.
Keberlanjutan pola kerja ini sangat bergantung pada fluktuasi faktor eksternal, terutama pergerakan harga minyak mentah di pasar global. Dilansir dari Money, pemerintah masih memantau perkembangan situasi tersebut sebelum memutuskan untuk memperpanjang atau menghentikan kebijakan tersebut.
"Kita lihat dulu seperti apa perkembangan minyak dunia. Dan kita lihat apakah kita masih ngirit sedikit-sedikit atau nggak. Tapi kalau membaik, ya sudah kita lepas lagi, kembali normal," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya memberikan penilaian awal bahwa implementasi WFH sejauh ini tidak memberikan dampak negatif terhadap roda perekonomian. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan pengaruh yang netral bahkan cenderung positif bagi kondisi ekonomi saat ini.
"Dampaknya sih mungkin netral atau positif kepada ekonomi," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Meskipun demikian, terdapat beberapa variabel lain yang diakui pemerintah menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya menegaskan bahwa otoritas terkait tengah mempersiapkan langkah-langkah perbaikan yang akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat.
"Ada faktor lain yang memperlambat ekonomi, tapi nanti kita betulin dalam waktu dekat. Besok kan data pertumbuhan ekonomi katanya bagus," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kebijakan yang dimulai sejak 1 April 2026 ini mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah untuk melaksanakan WFH satu hari setiap pekan pada hari Jumat. Langkah ini juga dibarengi dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen guna menekan konsumsi energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebutkan bahwa efisiensi mobilitas melalui WFH memiliki potensi penghematan anggaran negara mencapai Rp 6,2 triliun. Penghematan tersebut bersumber dari penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), yang secara total di masyarakat diperkirakan menyentuh angka Rp 59 triliun.
Sebagai bagian dari strategi efisiensi, pemerintah turut melakukan refocusing anggaran pada kementerian dan lembaga. Pemangkasan dilakukan pada pos pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat koordinasi, serta berbagai kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak.
Pemerintah memberikan pengecualian kebijakan WFH bagi sektor-sektor layanan publik vital seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, sektor strategis lainnya termasuk industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap beroperasi secara normal tanpa pemberlakuan bekerja dari rumah.
