Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum menentukan tindakan tegas terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang diduga tersangkut kasus suap importasi barang. Keputusan tersebut dinilai masih menanti perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sikap irit bicara ditunjukkan oleh Purbaya saat dimintai keterangan mengenai kepastian nasib jabatan Djaka pada pekan ini, termasuk potensi pemberhentian dari posisi Dirjen Bea Cukai. Kepastian mengenai langkah kementerian masih dicermati lebih lanjut oleh pihak bendahara negara tersebut, seperti dilansir dari Investor Daily pada Senin (25/5/2026).
"Ya nanti kita lihat ya," kata Purbaya usai rapat koordinasi bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Purbaya juga tidak memberikan kesimpulan pasti saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi aliran dana yang diduga telah diterima oleh anak buahnya tersebut. Dirinya justru mempertanyakan kembali asal muasal informasi yang beredar kepada para wartawan.
"Yang bilang siapa? KPK ya?" ujarnya.
Kementerian Keuangan menegaskan posisi mereka untuk tetap memantau seluruh jalannya persidangan perkara sebelum menetapkan sanksi birokrasi. Pemberian sanksi langsung atau penantian proses hukum tetap menjadi opsi yang belum diputuskan.
"Ya kita lihat saja," kata dia.
Nama Djaka Budhi Utama sebelumnya muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Jaksa KPK membeberkan barang bukti berupa amplop berkode "Sales 2-1 DIR" berisi 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,9 miliar yang diduga dialokasikan untuk Dirjen Bea Cukai.
Keterangan tersebut diperoleh dari kesaksian Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan alias Ocoy yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa pemilik Blueray Cargo, John Field. Isu ini mendapat perhatian serius setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembenahan total pada tubuh instansi terkait.
Presiden Prabowo Subianto memproklamirkan instruksi pembersihan birokrasi tersebut dalam rapat paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026). Kepala Negara menuntut pencopotan segera bagi pimpinan yang dinilai gagal.
"Bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti," tegas Prabowo.
