Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan adanya anomali data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang masih mencakup kelompok masyarakat mampu saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta pada Rabu, 15 April 2026.
Temuan ini merujuk pada hasil konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi anggaran negara untuk jaminan kesehatan. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Nasional, sejumlah pejabat kementerian bahkan terdeteksi sempat masuk dalam daftar tersebut.
"Saya, kalau saya boleh bercanda sedikit, Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, gitu ya, pernah ya," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026) kemarin.
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa integrasi data terbaru mengungkap distribusi dana bantuan belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Ia menyoroti adanya warga dalam kategori ekonomi teratas yang justru menikmati subsidi pemerintah.
"Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS," kata dia.
Data internal Kementerian Kesehatan mengidentifikasi sekitar 47.000 peserta PBI BPJS Kesehatan yang statusnya tidak tepat sasaran. Selain itu, masalah serupa ditemukan pada 35 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dan 11 juta data PBPU-BP Kelas 3.
"Itu ada juga 35 juta yang kita identifikasi berdasarkan data BPS yang kurang tepat sasaran. Kemudian PBU BP Kelas 3 itu juga ada 11 juta yang kurang tepat sasaran," ujar Budi.
Pemerintah berencana melakukan penghapusan data warga mampu dari daftar penerima manfaat demi memberikan ruang bagi masyarakat di kelompok ekonomi lebih rendah (Desil 5). Langkah ini diambil setelah mengidentifikasi puluhan juta data yang dianggap menyimpang dari target awal bantuan.
"Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Nah, lebih baik kita kurangi yang Desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang Desil 5," kata Budi.
Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan data guna memastikan subsidi negara didistribusikan secara adil. Evaluasi terhadap 159 juta data kepesertaan terus dilakukan untuk meminimalisir kebocoran anggaran pada sektor kesehatan.
"Karena kita masih melihat masih ada lumayan besar nih, puluhan juta dari data 159 juta tadi yang belum tepat sasaran," imbuh dia.
