Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan kepemilikan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu melalui program Tiga Juta Rumah di Balikpapan pada Selasa (5/5/2026). Langkah strategis ini mencakup kolaborasi lintas kementerian untuk menekan harga rumah agar lebih terjangkau oleh rakyat kecil.
Upaya penurunan harga properti dilakukan melalui berbagai terobosan teknis yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sebagaimana dilansir dari Nasional, kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah banyak membuat berbagai terobosan, di antaranya membuat harga rumah ini lebih murah," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah juga mengintegrasikan dukungan dari sektor perbankan, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur pembiayaan. Selain itu, sinergi dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna mengimplementasikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi MBR.
"Tujuannya apa? Supaya harganya murah. Setelah itu, kredit yang diberikan perbankan juga murah sehingga developer akan berlomba-lomba membangun rumah. Kira-kira seperti itu konsepnya," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Guna memastikan implementasi di tingkat daerah berjalan optimal, pemerintah daerah diminta segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Tito juga menekankan pentingnya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memangkas birokrasi perizinan bangunan secara efisien.
"Saya meminta semua daerah bersama layanan publik lainnya (untuk) membangun MPP. Jadi, di dalam satu gedung itu, ada one roof system, satu atap semua perizinan," ucap Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Instruksi khusus diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperluas jangkauan sosialisasi program perumahan ini kepada masyarakat. Tito mencatat masih ada beberapa wilayah di Kaltim yang belum maksimal memanfaatkan fasilitas pelayanan publik terpadu tersebut.
"Rapat spesifik Pak di Kaltim untuk beberapa kabupaten tadi yang masih belum memanfaatkannya (keberadaan MPP)," tutur Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
