Buku berjudul "Paradox Indonesia dan Solusinya" yang dirilis pada Mei 2022 menjadi referensi penting untuk memahami arah kebijakan ekonomi nasional di masa depan. Karya tulis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini menawarkan sudut pandang yang mendalam mengenai strategi pembangunan negara.
Gagasan utama yang diusung dalam buku tersebut, khususnya pada halaman 120, berakar dari pemikiran Prof. Sumitro mengenai ekonomi campuran atau mixed economy. Konsep ini memposisikan diri di luar batasan kapitalisme murni maupun sosialisme tradisional, yang sering disebut sebagai beyond capitalism dan beyond socialism.
Visi ekonomi yang dibawa oleh Presiden Prabowo, atau yang kini dikenal dengan istilah Prabowonomics, dapat dikategorikan sebagai state capitalism atau ekonomi konstitusi. Landasannya sangat eksplisit merujuk pada Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara.
Prabowonomics menghadirkan kontras yang tajam terhadap aliran ekonomi pasar neoliberal yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Milton Friedman, Von Hayek, hingga Margaret Thatcher. Penganut paham tersebut meyakini bahwa pemerintahan terbaik adalah yang paling sedikit melakukan campur tangan, di mana negara hanya berfungsi sebagai regulator.
Memahami Mekanisme State Capitalism ala Prabowo
Transformasi arah pembangunan dari model pasar liberal menuju state capitalism memposisikan pemerintah bukan sekadar sebagai wasit atau pengawas semata. Dalam model ini, negara bertindak secara proaktif sebagai penggerak utama atau prime mover dalam seluruh kegiatan ekonomi nasional.
Namun, pergeseran paradigma ini membawa tantangan tersendiri, terutama terkait meningkatnya ketidakpastian kebijakan di mata investor global. Hal ini berdampak pada kenaikan persepsi risiko atau country risk premium yang memicu fenomena pelarian modal ke luar negeri.
Dampaknya terlihat nyata pada indikator ekonomi makro, seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp13.357 per dolar AS pada akhir April 2026. Di saat yang bersamaan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan hebat hingga berada di level 7.007, mendekati titik terendahnya dalam setahun.
Perubahan haluan menuju state capitalism ini rupanya memicu sentimen negatif dalam rezim devisa bebas yang saat ini dianut Indonesia. Dalam kondisi mobilitas modal yang sangat cair, sentimen tersebut memicu keluarnya modal asing (net outflow) secara masif yang menekan pasar saham dan mata uang.
Jika menilik kerangka kebijakan Mundell-Flemming atau impossible trinity, Indonesia selama ini menerapkan sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate). Dengan pilihan tersebut, Indonesia menjaga kebebasan arus devisa dan independensi moneter, namun harus merelakan stabilitas nilai tukar.
Hal ini berbeda jauh dengan penerapan state capitalism di China yang lebih memprioritaskan stabilitas nilai tukar serta kemandirian kebijakan ekonomi makro. China memilih untuk membentengi diri dari eksposur faktor eksternal guna menjaga ketahanan ekonomi domestiknya secara menyeluruh.
Strategi di bawah kepemimpinan Xi Jinping tersebut dijalankan melalui pengendalian arus modal atau capital control yang sangat ketat. Tujuannya adalah membatasi keluar-masuknya modal spekulatif jangka pendek atau hot money yang pernah memicu krisis finansial Asia pada periode 1997-1998.
Analisis Model Ekonomi China yang Hibrida
Pandangan mengenai keunikan ekonomi China juga diperkuat oleh Keyu Jin, seorang profesor ekonomi dari London School of Economics dalam bukunya "The New China Playbook". Ia berargumen bahwa kemajuan ekonomi Tiongkok tidak bisa hanya diukur dengan kacamata sosialisme maupun kapitalisme konvensional.
Model yang diterapkan China merupakan bentuk metamorfosis ekonomi yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal serta budaya masyarakat setempat. Beberapa pakar menyebut sistem ini sebagai managed capitalism atau mayor economy, yang menggabungkan berbagai elemen kekuatan negara.
Karakteristik utama dari model ekonomi hibrida China mencakup beberapa instrumen strategis berikut:
- Pemanfaatan kebijakan fiskal dan moneter yang sangat agresif dan terarah.
- Penerapan kebijakan industri yang berfokus pada sektor-sektor strategis masa depan.
- Pengaturan sistem keuangan yang berlandaskan pada kendali arus modal atau capital control.
- Skema pembiayaan pembangunan yang didominasi langsung oleh peran negara.
- Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai ujung tombak ekonomi.
Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah China untuk mengarahkan sumber daya nasional menuju target pembangunan yang telah ditetapkan tanpa terlalu banyak terdistorsi oleh fluktuasi pasar global.
Perbedaan Fundamental Antara China dan Indonesia
Terdapat perbedaan mencolok dalam arah transisi state capitalism antara China dan Indonesia yang perlu dicermati secara saksama. China bergerak secara gradual dari kontrol negara yang total menuju pembukaan ekonomi pasar yang terkendali.
Sebaliknya, Indonesia saat ini justru tampak bergerak dari arah ekonomi liberal dengan mobilitas modal bebas menuju pengawasan negara yang lebih kuat. Proses liberalisasi keuangan di China sendiri dilakukan dengan sangat hati-hati dan tetap mempertahankan kontrol ketat pada arus modal.
Bank sentral China, People's Bank of China (PBOC), membatasi kemampuan perbankan domestik untuk meminjam dari luar negeri. Selain itu, mereka juga menetapkan batas maksimal kepemilikan saham oleh investor asing guna meredam gejolak harga yang ekstrem di pasar modal.
Langkah preventif ini terbukti efektif dalam meminimalisir dampak negatif dari aliran hot money dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hingga kini, mata uang Yuan belum bisa dikonversi secara bebas di pasar internasional demi menjaga kedaulatan moneter mereka.
PBOC bahkan menciptakan dua struktur pasar uang yang berbeda, yakni pasar daratan (mainland) dan pasar luar negeri (offshore). Kebijakan ini menghasilkan dua tingkat suku bunga yang berbeda, yaitu CNY untuk domestik dan CNH untuk transaksi internasional di luar China daratan.
Berikut adalah ringkasan perbedaan pendekatan kebijakan antara China dan Indonesia dalam mengelola ekonomi:
| Aspek Kebijakan | Model State Capitalism China | Kondisi Eksisting Indonesia |
|---|---|---|
| Arah Transisi | Dari kontrol negara ke pasar (bertahap) | Dari pasar bebas ke kontrol negara |
| Rezim Devisa | Pengendalian modal (Capital Control) | Devisa bebas (Free Capital Mobility) |
| Nilai Tukar | Dijaga stabil oleh otoritas | Mengambang mengikuti pasar |
| Pasar Mata Uang | Terbagi (Mainland & Offshore) | Pasar tunggal yang terintegrasi global |
Tabel di atas menunjukkan bahwa China lebih memilih mengorbankan kebebasan aliran modal demi mendapatkan stabilitas nilai tukar dan independensi kebijakan moneter yang mutlak di dalam negeri.
Pelajaran Strategis untuk Ekonomi Indonesia
Pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia dari keberhasilan model ekonomi yang diterapkan oleh Tiongkok tersebut. Indonesia perlu merumuskan opsi kebijakan yang mampu mencegah gejolak nilai tukar dan pasar saham saat menerapkan state capitalism.
Mitigasi terhadap peningkatan country risk premium menjadi hal yang sangat krusial agar tidak terjadi pelarian modal besar-besaran. Berdasarkan kerangka impossible trinity, Indonesia menghadapi tiga pilihan skenario kebijakan yang memiliki konsekuensi berbeda-beda.
Pilihan pertama adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan kebebasan arus modal, namun harus mengorbankan independensi moneter. Model ini biasanya diambil oleh negara-negara Eropa Timur yang bergabung dengan mata uang tunggal Euro untuk menghindari fluktuasi mata uang yang liar.
Opsi kedua adalah mempertahankan kebebasan arus modal dan independensi moneter, namun dengan risiko nilai tukar yang sangat fluktuatif. Inilah jalur yang saat ini ditempuh oleh Bank Indonesia melalui penerapan rezim nilai tukar fleksibel yang sangat bergantung pada sentimen pasar global.
Opsi ketiga adalah menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus menjamin independensi moneter dengan cara membatasi arus modal keluar-masuk secara ketat. Pilihan ini secara sadar mengorbankan prinsip kebebasan devisa, sebagaimana yang dilakukan oleh PBOC untuk mengontrol ekonomi mereka.
Sebagai langkah akhir, solusi terbaik bagi Indonesia agar state capitalism tidak memicu krisis adalah dengan bergeser secara bertahap menuju capital control. Pembatasan arus modal secara gradual ini akan melindungi pasar keuangan dari dampak negatif sentimen perubahan kebijakan nasional.
