Aliansi mahasiswa memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera menanggapi tuntutan aksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di kawasan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026). Massa mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa dengan eskalasi lebih besar pada Senin (4/5/2026) jika aspirasi mereka diabaikan.
Gabungan kelompok tersebut terdiri dari Aliansi BEM SI, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI), serta Sema PTKIN. Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, para mahasiswa menuntut perhatian serius pemerintah terhadap ketimpangan alokasi anggaran sektor pendidikan nasional.
Koordinator Pusat BEM PTMAI, Yogi Alaydrus, menegaskan bahwa kehadiran massa di jalan merupakan bentuk desakan agar pejabat berwenang menemui mereka secara langsung guna mendiskusikan poin-poin tuntutan.
"Pada hari ini kita mengultimatum pemerintah. Ketika tidak turun (menemui massa) hari ini, kita akan turun lagi di hari Senin dengan eskalasi yang lebih besar. Itu dari kami, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek," kata Yogi Alaydrus, Koordinator Pusat BEM PTMAI.
Dalam orasinya, Yogi menyoroti ketimpangan antara anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tingkat kesejahteraan tenaga pendidik di berbagai daerah. Ia menilai prioritas pemerintah saat ini belum menyentuh akar permasalahan kesejahteraan guru.
"Banyak guru-guru kami yang hanya digaji Rp 1 juta, Rp 2 juta satu bulan. Gaji yang jauh lebih rendah dibanding pekerja SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bahkan makanannya justru meracuni anak-anak sekolah," seru Yogi Alaydrus, Koordinator Pusat BEM PTMAI.
Persoalan guru honorer juga menjadi poin kritis yang disampaikan kepada pemerintah. Meski regulasi secara resmi telah menghapuskan status honorer melalui UU ASN, realita di lapangan menunjukkan keberadaan mereka masih sangat masif namun tanpa kepastian nasib.
"Guru honorer kan sudah dihapuskan menurut UU ASN, tetapi yang terjadi di lapangan, di desa-desa, guru honorer itu masih ada. Ini yang menjadi satu ketidakpastian yang kita mau disusun kembali oleh pemerintah, khususnya Kemendikdasmen," tutur Yogi Alaydrus, Koordinator Pusat BEM PTMAI.
Di sisi lain, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, membawa tuntutan mengenai perluasan jaminan pendidikan melalui payung hukum yang lebih kuat. Ia mendorong adanya perubahan mendasar pada sistem pendidikan nasional agar dapat diakses semua kalangan.
"Kita ingin mengubah UU Sisdiknas menjadi 16 tahun wajib belajar, sehingga anak-anak yang akan berkuliah, anak-anak kurang mampu, bisa mendapatkan kuliah secara gratis juga," kata Muzammil Ihsan, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI.
Selain masalah akses, Muzammil juga memberikan kritik tajam terkait sistem birokrasi pendidikan yang dinilai menghambat kreativitas dan kualitas pengajaran. Ia menganggap beban administratif saat ini terlalu membelenggu para guru.
"Gimana mau pendidikannya berkualitas kalau para gurunya masih mencari nafkah di sela-sela mengajar? Mereka juga lebih sibuk mengurusi urusan administratif yang diperintahkan kementerian," ucap Muzammil Ihsan, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI.
| No | Poin Tuntutan |
|---|---|
| 1 | Reformasi tata kelola anggaran dan penghentian komersialisasi pendidikan. |
| 2 | Evaluasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024 tentang kekerasan seksual di kampus. |
| 3 | Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. |
| 4 | Pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga daerah 3T. |
| 5 | Peningkatan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer. |
| 6 | Rehabilitasi sekolah rusak di seluruh Indonesia. |
| 7 | Kebijakan pendidikan yang konsisten dan berbasis data. |
| 8 | Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. |
| 9 | Transparansi penggunaan anggaran pendidikan. |
| 10 | Revisi UU Sisdiknas dengan partisipasi masyarakat sipil. |
