Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta Pusat, pada Senin (4/5/2026). Massa menuntut evaluasi terhadap ketimpangan alokasi anggaran serta mahalnya biaya pendidikan.
Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai membebani mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN). Dilansir dari Megapolitan, para pengunjuk rasa menyoroti adanya kesenjangan fasilitas dan subsidi antara lembaga pendidikan kedinasan dengan universitas negeri umum.
Daffa, seorang peserta aksi berusia 20 tahun, memberikan penegasan mengenai adanya ketidakadilan distribusi dana pendidikan. Ia mengkritik prioritas pemerintah yang dianggap lebih berpihak pada sekolah kedinasan dibandingkan PTN yang justru mengalami kenaikan biaya kuliah setiap tahun.
ÔÇ£Jangan sampai anggaran itu habis hanya untuk sekolah kedinasan, sementara mahasiswa PTN harus bayar UKT pakai pinjol,ÔÇØ kata Daffa kepada Kompas.com di lokasi, Senin.
Peningkatan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipandang sebagai beban berat bagi mahasiswa yang harus membiayai studinya secara mandiri. Hal ini memicu keresahan mengenai keberlanjutan akses pendidikan bagi masyarakat luas.
ÔÇ£Kami merasa ada diskriminasi anggaran. Kami di PTN ini UKT naik terus,ÔÇØ ujar Daffa.
Persoalan aksesibilitas juga dikemukakan oleh Clarisa, mahasiswa lain yang turut serta dalam aksi tersebut. Menurutnya, skema pembiayaan pendidikan tinggi saat ini masih sangat sulit dijangkau oleh warga dari strata ekonomi menengah ke bawah.
ÔÇ£Enggak semua orang bisa menjangkau pendidikan tinggi. Harusnya di zaman sekarang udah semakin terbuka, tapi hari ini justru kenyataannya pendidikan tinggi itu masih menjadi barang mewah. Masih sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat kelas bawah,ÔÇØ ujar Clarisa di lokasi aksi.
Clarisa menambahkan bahwa mekanisme penerimaan mahasiswa baru juga memberikan hambatan finansial yang signifikan. Ia menyoroti besaran uang pangkal yang dibebankan kepada calon mahasiswa yang masuk melalui jalur nonsubsidi atau mandiri.
ÔÇ£Bahkan di berbagai kampus negeri, banyak jurusan yang biaya masuk dari jalur mandirinya, uang pangkalnya ada yang mencapai Rp 50 juta,ÔÇØ kata Clarisa.
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima poin tuntutan utama, termasuk desakan untuk mencabut anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos pendidikan. Mereka juga menuntut kesejahteraan tenaga pendidik, perbaikan infrastruktur nasional, perlindungan dari kekerasan gender, serta penolakan terhadap praktik komersialisasi lembaga pendidikan.
