Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Jakarta Pusat pada Senin (25/5). Kebijakan baru dari pemerintah ini diyakini mampu mengoptimalkan penerimaan negara secara signifikan, sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
"Saya kira itu benar sekali (ekspor satu pintu). Memang transfer pricing sangat banyak. Saya sudah ngerjakan ini waktu Menko Marves, Simbara untuk batu bara, kan sudah kita kerjain. Itu saya kira menghemat sampai 40%. Sekarang dengan (kebijakan ekspor SDA) Presiden lebih jelas begini, saya kira angkanya akan cukup besar," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Aturan tersebut mewajibkan seluruh aktivitas ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, hingga paduan besi dijalankan oleh BUMN ekspor DSI.
Luhut mengusulkan pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) yang telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendukung sistem ekspor satu pintu ini.
"Saya sudah usulkan tadi malam kepada Rosan (CEO Danantara) untuk disampaikan kepada Presiden, kita gunakan juga Simbara, traceability yang sudah ada. Badan ini (Danantara Sumberdaya Indonesia) memakai sistem itu. Itu link langsung ke INSW," ungkap Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Penerapan sistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI) ini diklaim mampu meminimalkan interaksi langsung antarpelaku usaha dan petugas lapangan guna mencegah potensi manipulasi data ekspor.
"Intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang. Sebab kalau pertemuan orang ke orang, pakai pakta integritas tidak ada yang benar itu. Hampir tidak ada lah yang saya tahu. Pasti ada bermasalah," papar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Upaya membangun ekosistem digital terintegrasi ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran pendapatan sektor komoditas.
"Jadi dengan ekosistem yang kita bangun, saya kira kita akan banyak mengurangi itu dan meningkatkan penerimaan negara," imbuh Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Luhut memberikan contoh keberhasilan sistem pelaporan terintegrasi yang saat ini sudah diterapkan pada komoditas pertambangan batu bara nasional.
"Contoh yang sudah jalan batu bara. Itu dia harus memenuhi 7 kriteria sejak dia dikeluarkan lisensinya. Dia sudah harus melaporkan berapa cadangan, kalori, di mana tempatmu, berapa kau mau ekspor, dan seterusnya. Itu semua terintegrasi," ungkap Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Melalui integrasi data yang cepat, pelaku usaha yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran royalti dipastikan tidak akan bisa melakukan pengiriman barang ke luar negeri.
"Begitu kau mau ekspor, itu oleh single window ini akan cek dan itu semua terintegrasi dengan cepat. Kalau kau belum bayar royalti, ya sudah, gak bisa. Kamu gak akan bisa diancam oleh siapa aja, mau tentara, mau polisi, tidak bisa mempengaruhi sistem ini," jelas Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
